Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi pernyataan politisi PDIP, Ribka Tjiptaning, yang mengindikasikan adanya rencana untuk menekan perolehan suara PDIP hingga hanya 7% pada Pemilu 2029. PAN menegaskan bahwa praktik rekayasa politik dan intimidasi terhadap partai politik sudah usang.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan, "Saya tidak mengetahui asal informasi tersebut. Namun, di era sekarang, penggunaan ‘kekuatan gaib’ untuk merekayasa politik dan mengintimidasi partai politik tertentu sudah tidak relevan."
Viva Yoga menjelaskan beberapa alasan mengapa intimidasi terhadap partai politik tidak lagi relevan. Pertama, era demokrasi saat ini, yang ditandai dengan transparansi dan keterbukaan, menyulitkan praktik manipulasi politik. Kaum milenial dan netizen, sebagai pengguna aktif media sosial, berperan sebagai benteng demokrasi yang mengawasi proses politik secara intensif.
"Alasannya, era demokrasi yang serba transparan dan terbuka seperti sekarang ini akan mencegah dan menghambat praktek manipulasi politik. Kaum netizen dan kaum milenial sebagai pengguna media sosial sebagai benteng demokrasi yang mengawasi seluruh proses-proses politik yang terjadi, hampir 24 jam sehari. Tidak ada yang lolos dari kacamata pengawasan mereka," ujarnya.
Kedua, Viva Yoga menekankan komitmen pemerintah untuk membangun proses demokrasi yang bersih, konstitusional, dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurutnya, tidak ada ruang untuk intimidasi atau rekayasa yang dapat melemahkan partai politik.
"Kedua, pemerintah berkomitmen membangun proses demokrasi yang bersih, konstitusional, dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Dengan kondisi seperti ini, rasanya sudah tidak ada celah untuk melakukan intimidasi, rekayasa, dan melanggar konstitusi," jelasnya.
"Apalagi saat ini PDIP juga berkomitmen untuk bersama-sama membangun peradaban bangsa melalui proses demokrasi yang konstitusional," lanjutnya.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning mengungkapkan kekhawatiran adanya upaya untuk membatasi suara PDIP menjadi 7% di Pemilu 2029. Namun, ia meyakini bahwa upaya tersebut akan kontraproduktif dan justru memicu kebangkitan PDIP. Ia juga menyinggung adanya pihak yang menargetkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, melalui Sekjen Hasto Kristiyanto, serta dugaan bahwa hukum masih digunakan untuk menyerang PDIP.
