Fenomena "Serakahnomics" yang disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto, terkait praktik bisnis yang terlalu berorientasi pada keuntungan berlebihan, menuai tanggapan dari kalangan pengusaha. Istilah ini merujuk pada tindakan pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan melanggar aturan dan memanfaatkan kesulitan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari dunia usaha menyatakan bahwa praktik semacam itu hanyalah dilakukan oleh segelintir oknum. Secara umum, pengusaha di Indonesia disebut masih mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.
"Pada dasarnya, para pelaku usaha kita masih taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Setiap sektor usaha memiliki regulasinya masing-masing yang harus dipatuhi, dan umumnya pengusaha akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh," ujar seorang tokoh dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Dirinya menambahkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo mengenai praktik rakus tersebut ditujukan kepada oknum-oknum nakal yang melakukan praktik curang. Ia mengakui keberadaan oknum pengusaha yang menyimpang, namun menegaskan bahwa tidak semua pengusaha terlibat dalam praktik bisnis yang merugikan.
Pihaknya juga meyakini bahwa pemerintah saat ini telah bertindak tegas dalam penegakan hukum. Jika ada pihak yang terbukti melakukan praktik curang atau rakus, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia mencontohkan kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah sebagai salah satu contoh praktik yang ditindak tegas.
Di tengah tekanan ekonomi internal dan global, dunia usaha saat ini sedang berjuang untuk bertahan. Oleh karena itu, praktik-praktik buruk dinilai tidak mungkin dilakukan dalam situasi yang sulit ini.
Dunia usaha menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan bisnis yang menguntungkan bagi semua pihak. Kebijakan yang pro bisnis dan mendukung dunia usaha sangat diharapkan untuk menghadapi tantangan geopolitik dan memulihkan daya beli masyarakat.
