GAZA – Prancis berencana memanfaatkan forum internasional di PBB untuk mendorong negara-negara lain mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Langkah ini menunjukkan ambisi Prancis dalam mewujudkan solusi nyata bagi konflik Israel-Palestina.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa negaranya berencana secara resmi mengakui Palestina pada bulan September, bertepatan dengan Sidang Umum PBB di New York. Inisiatif ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Emmanuel Macron.
"Kami akan mengajak negara-negara lain di New York untuk bergabung dengan kami dalam menciptakan momentum yang lebih kuat dan terarah, yang puncaknya akan terjadi pada 21 September," ungkap Barrot.
Ia juga berharap negara-negara Arab akan secara tegas mengutuk Hamas dan menyerukan pelucutan senjata kelompok tersebut.
Konferensi yang telah lama dinantikan ini, yang sempat tertunda akibat serangan Israel terhadap Iran, diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.
Di Markas Besar PBB di New York, PBB akan menyusun peta jalan menuju solusi dua negara, termasuk parameter untuk kenegaraan Palestina dan jaminan keamanan bagi Israel.
Amerika Serikat dan Israel memilih untuk tidak berpartisipasi dalam konferensi yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menilai konferensi tersebut sebagai "hadiah bagi Hamas, yang terus menolak proposal gencatan senjata yang diterima oleh Israel, yang sebenarnya akan membebaskan sandera dan menciptakan stabilitas di Gaza".
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa Washington menolak resolusi Majelis Umum PBB tahun lalu yang menyerukan diadakannya konferensi tersebut, dan tidak akan mendukung tindakan apa pun yang menghambat prospek resolusi damai jangka panjang untuk konflik tersebut.
Israel juga absen dalam konferensi tersebut, dengan alasan bahwa isu pengutukan Hamas dan pemulangan seluruh sandera yang tersisa belum dibahas terlebih dahulu.
