New York – Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, dengan tegas menyatakan bahwa kelompok Hamas harus menyerahkan persenjataan mereka dan memberikan kendali atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina. Hal ini dianggap krusial untuk memulihkan keamanan di wilayah yang terus dilanda konflik.
Pernyataan ini disampaikan Mustafa dalam konferensi yang membahas solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, yang diadakan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Mustafa juga menekankan bahwa Israel harus menarik penuh pasukannya dari seluruh wilayah Jalur Gaza.
"Israel harus menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, dan Hamas harus melepaskan kendalinya atas wilayah tersebut serta menyerahkan persenjataan mereka kepada Otoritas Palestina," tegas Mustafa dalam konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
"Hanya solusi politik dua negara yang akan membantu memenuhi aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina untuk hidup dalam damai dan aman. Tidak ada alternatif lain," kata Barrot di awal konferensi.
Beberapa hari sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana negaranya untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada bulan September. Pengumuman ini menuai kecaman dari Israel dan sekutunya, AS.
Kedua negara tersebut juga memboikot konferensi yang membahas solusi dua negara tersebut, meskipun diadakan di wilayah AS.
Barrot menambahkan bahwa negara-negara Barat lainnya akan mengkonfirmasi niat mereka untuk memberikan pengakuan resmi bagi negara Palestina selama konferensi berlangsung.
"Semua negara memiliki tanggung jawab untuk bertindak sekarang," kata Mustafa, menyerukan kekuatan internasional untuk membantu menjamin status kenegaraan Palestina.
Dia bahkan menyerukan agar seluruh dunia secara resmi mengakui negara Palestina.
Prancis berharap agar Inggris mengikuti jejaknya. Lebih dari 200 anggota parlemen Inggris telah menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut, namun Perdana Menteri Inggris menekankan bahwa pengakuan negara Palestina "harus menjadi bagian dari rencana yang lebih luas".
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa "solusi dua negara lebih jauh dari sebelumnya".
