Bank Indonesia (BI) akan segera meluncurkan sistem data transaksi keuangan terintegrasi bernama Payment ID. Uji coba terbatas akan dimulai pada 17 Agustus mendatang.
Sistem ini, menurut keterangan BI, akan mengawali perannya dengan mempermudah penyaluran bantuan sosial nontunai agar lebih tepat sasaran.
Payment ID merupakan bagian penting dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Sistem ini berfungsi sebagai identifikasi unik (unique identifier) yang mengoptimalkan data granular.
Payment ID akan mengumpulkan data keuangan masyarakat secara komprehensif, mulai dari penghasilan, transaksi belanja (melalui tabungan bank, kartu kredit, atau e-wallet), investasi, hingga kewajiban utang, termasuk pinjaman online (pinjol). Data ini akan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
BI menekankan komitmennya dalam menjaga keamanan dan privasi data masyarakat. Setiap pembagian data memerlukan persetujuan dari pemilik Payment ID, yang akan menerima notifikasi jika datanya dibagikan, misalnya saat pengajuan kredit ke bank.
BSPI 2030 menjelaskan tiga fungsi utama Payment ID:
- Identifikasi Profil: Sebagai kunci identifikasi untuk membentuk profil pengguna sistem pembayaran.
- Autentikasi Transaksi: Sebagai kunci autentikasi dalam memproses transaksi.
- Agregasi Data: Sebagai kunci unik dalam menggabungkan data profil individu dengan data transaksi granular.
Tujuan utama dari Payment ID adalah menciptakan sistem data yang dapat diakses publik untuk meningkatkan integritas transaksi dan mendukung penyusunan kebijakan nasional. Pengembangan sistem dan infrastruktur Payment ID akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.
