Pemerintah Belanda mengambil langkah tegas dengan memanggil Duta Besar Israel untuk menyampaikan kecaman atas situasi "mengerikan" di Jalur Gaza yang dilanda konflik berkepanjangan. Keputusan ini diumumkan melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (28/7) tengah malam waktu setempat.
Pemerintah Belanda menyatakan bahwa pemanggilan Dubes Israel adalah untuk menyampaikan ketidaksetujuan atas kondisi "tidak tertahankan dan tidak dapat dimaafkan" di Gaza, di mana perang antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama 21 bulan terakhir.
Sebagai bentuk protes lebih lanjut, Belanda juga memberlakukan larangan masuk bagi dua menteri Israel yang kontroversial, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Kedua tokoh sayap kanan ini dituduh telah berulang kali memicu kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan "pembersihan etnis" di Gaza.
Keputusan Belanda ini mengikuti langkah serupa yang diambil oleh negara-negara lain seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia pada bulan lalu.
Selain itu, pemerintah Belanda mendukung rekomendasi Uni Eropa untuk membatasi akses Israel terhadap program pendanaan riset unggulan. Belanda juga mengancam akan mendorong sanksi perdagangan Eropa jika Israel terbukti melanggar perjanjian dengan Uni Eropa terkait peningkatan pasokan bantuan ke Gaza.
Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk, dengan badan-badan PBB memperingatkan akan ancaman kelaparan akibat menipisnya bantuan. Tekanan internasional untuk gencatan senjata terus meningkat guna memfasilitasi penyaluran bantuan secara besar-besaran.
Meskipun demikian, pemerintah Israel membantah tuduhan bahwa mereka menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.
