Gaza, Palestina, menghadapi krisis kelaparan yang semakin parah akibat konflik berkepanjangan. Ironisnya, Israel menyangkal adanya kelaparan di wilayah tersebut, klaim yang dikecam luas.
Badan-badan PBB telah memperingatkan tentang ancaman kelaparan di Gaza, seiring dengan menipisnya pasokan bantuan. Tekanan internasional untuk gencatan senjata terus meningkat demi memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan secara besar-besaran.
Meskipun demikian, pemerintah Israel membantah tuduhan bahwa mereka menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Sementara itu, warga Gaza menggambarkan kondisi saat ini sebagai masa paling sulit yang pernah mereka alami, dengan penderitaan dan kekurangan yang meluas.
Pakar ketahanan pangan global belum menyatakan situasi di Gaza sebagai kelaparan, namun PBB telah memperingatkan tentang risiko kelaparan massal yang disebabkan oleh tindakan manusia. Israel membantah tuduhan bahwa mereka menerapkan kontrol pangan yang berlebihan terhadap wilayah Palestina.
Warga Gaza mengungkapkan kepedihan mereka karena tidak mampu memberi makan keluarga, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Seorang juru kamera menceritakan bagaimana anaknya yang autis, yang tidak memahami situasi perang, sangat kelaparan hingga memukul-mukul perutnya sebagai isyarat ingin makan. Jurnalis muda lainnya, yang menjadi tulang punggung keluarga, terus memikirkan cara mendapatkan makanan untuk orang tua dan saudaranya.
Klaim Israel Soal Bantuan dan Reaksi Internasional
Israel mengklaim telah mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza, setelah menghadapi kecaman internasional atas krisis kelaparan yang semakin dalam. Israel juga berencana membuka koridor kemanusiaan. Namun, langkah ini diambil setelah sebelumnya Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza selama beberapa waktu.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan keheranannya atas klaim Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengatakan "tidak ada kelaparan di Gaza." Albanese menyebut pernyataan tersebut "tidak masuk akal."
Pemerintah Belanda juga akan memanggil Duta Besar Israel untuk menyampaikan kecaman terhadap situasi yang "tak tertahankan" di Gaza. Belanda juga akan memberlakukan larangan perjalanan terhadap dua menteri Israel yang kontroversial, yang dituduh memicu kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan "pembersihan etnis". Keputusan Belanda ini mengikuti langkah serupa yang diambil oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia.
