Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan kedaulatan digital nasional, kali ini melalui fokus pembangunan di wilayah perbatasan. Kalimantan Utara, sebagai gerbang digital Indonesia di utara, menjadi pusat perhatian.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengadakan rapat koordinasi penting di Tarakan untuk meningkatkan kapasitas internet dan keamanan siber. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga teknis, hingga pelaku industri telekomunikasi.
Fokus utama rapat adalah percepatan transformasi digital di Kalimantan Utara yang masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses internet, ketersediaan listrik untuk menara BTS, dan kesiapan sistem keamanan siber.
Marsda TNI Eko Dono Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi perluasan layanan internet oleh BAKTI, evaluasi kebijakan moratorium menara telekomunikasi, dan percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di setiap kabupaten/kota.
Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi siber dan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi ancaman digital yang semakin meningkat.
Sebagai hasil dari rapat tersebut, tiga langkah prioritas nasional disepakati untuk segera dijalankan:
- Mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan kelistrikan hingga ke pelosok desa.
- Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap serangan siber.
- Membangun orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaulat.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Kemenko Polkam dalam memperkuat pertahanan non-militer melalui ruang siber. Kalimantan Utara kini tidak hanya dipandang sebagai wilayah perbatasan fisik, tetapi juga sebagai benteng siber strategis.
Pemerintah menargetkan Kalimantan Utara sebagai model akselerasi transformasi digital dan pertahanan siber di wilayah perbatasan melalui kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi. Transformasi digital ini bukan sekadar pembangunan, tetapi juga upaya untuk memastikan setiap wilayah Indonesia terhubung, terlindungi, dan berdaya di era digital.
