Pemerintah Belanda mengambil langkah tegas dalam diplomasi dengan mendeklarasikan dua menteri senior Israel sebagai persona non grata, atau orang yang tidak diinginkan, akibat tuduhan serius terkait hasutan kekerasan terhadap warga Palestina dan seruan untuk pembersihan etnis di Gaza. Keputusan ini mencerminkan hubungan yang semakin tegang antara Amsterdam dan Tel Aviv di tengah konflik yang masih berlangsung.
Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, dalam pernyataan resminya kepada parlemen, menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dituduh berulang kali memprovokasi kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina, mendukung ekspansi pemukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya Belanda sebelumnya, yaitu mendukung proposal Swedia di Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada kedua pejabat tersebut. Sayangnya, usulan tersebut gagal mencapai konsensus di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
Menanggapi keputusan Belanda, Smotrich menuduh para pemimpin Eropa telah "menyerah pada kebohongan Islam radikal" dan "antisemitisme yang meningkat." Ia juga menolak tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Ben-Gvir juga memberikan tanggapan keras, menyatakan bahwa ia akan terus bertindak untuk kepentingan Israel, bahkan jika dilarang memasuki seluruh Eropa. Ia menuduh Eropa bersikap munafik, menoleransi terorisme dan menerima teroris dengan tangan terbuka, sementara seorang menteri Yahudi dari Israel dianggap tidak diinginkan.
Menlu Veldkamp menegaskan bahwa prioritas utama Belanda adalah mengurangi penderitaan penduduk Gaza. Pemerintah Belanda saat ini sedang mencari alternatif pengiriman bantuan melalui jalur darat, mengingat pengiriman bantuan melalui udara dianggap mahal dan berisiko.
Situasi di Gaza sangat memprihatinkan, dengan sekitar 2,4 juta warga Palestina menghadapi ancaman kelaparan dan malnutrisi parah. Lembaga pemantau pangan global, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), menyatakan bahwa kelaparan sedang terjadi di sebagian besar wilayah Gaza.
Sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan ini, Belanda akan mendorong penangguhan bagian perdagangan dalam EU-Israel Association Agreement jika Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya.
Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, telah menyampaikan sikap resmi pemerintah setelah berbicara dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Schoof menegaskan bahwa warga Gaza harus segera mendapatkan akses yang tak terhalang, aman, dan langsung terhadap bantuan kemanusiaan.
