Menteri Luar Negeri Israel dengan tegas menolak desakan internasional yang semakin kuat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza dan mengakui negara Palestina secara resmi. Ia mengecam apa yang disebutnya sebagai kampanye tekanan internasional yang menyimpang dari fakta.
Menurutnya, menghentikan operasi militer Israel saat Hamas masih mengendalikan Jalur Gaza dan menahan sandera akan menjadi bencana bagi Israel dan juga rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan tunduk pada tekanan apa pun.
Operasi militer Israel di Gaza telah berlangsung selama hampir dua tahun, dimulai setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober 2023. Tekanan internasional untuk gencatan senjata terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir, bertujuan untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan secara besar-besaran ke Gaza dan mencegah potensi kelaparan.
Namun, sang Menteri Luar Negeri Israel bersikeras bahwa Hamas sepenuhnya bertanggung jawab atas konflik ini. Ia berpendapat bahwa tekanan terhadap Israel justru akan memperkuat posisi Hamas. Ia mempertanyakan tujuan dari seruan untuk mengakhiri perang, menegaskan bahwa mengakhiri perang saat Hamas masih berkuasa di Gaza adalah hal yang tidak dapat diterima.
Ia juga menanggapi upaya sejumlah negara, termasuk Prancis, untuk menghidupkan kembali solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Ia menyatakan bahwa mendirikan negara Palestina saat ini sama saja dengan mendirikan negara yang dikuasai Hamas, sebuah negara jihadis. Ia dengan tegas menolak kemungkinan tersebut.
