Mantan Presiden AS, Donald Trump, kembali membuat gebrakan dengan mengenakan tarif sebesar 50% pada sebagian besar produk impor dari Brasil. Kebijakan ini mulai berlaku pada 6 Agustus mendatang dan diduga kuat terkait dengan proses hukum yang menjerat mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro.
Trump menuding ada "perburuan penyihir" terhadap Bolsonaro, yang saat ini menghadapi dakwaan atas dugaan percobaan kudeta untuk menggagalkan hasil pemilu 2022. Menurut Trump, penuntutan terhadap Bolsonaro adalah pemicu utama pemberlakuan tarif ini.
Namun, tak semua produk Brasil terkena dampak tarif tinggi ini. Sejumlah komoditas ekspor utama Brasil ke AS, seperti pesawat terbang sipil, besi kasar, logam mulia, pulp kayu, energi, dan pupuk, dikecualikan. Hal ini karena sektor-sektor tersebut dianggap krusial bagi perkembangan industri AS.
Kamar Dagang Amerika untuk Brasil mencatat bahwa hampir 700 produk bebas dari tarif 50% ini, mencakup 43,4% dari total nilai ekspor Brasil ke AS. Hal ini mengindikasikan upaya diplomasi Brasil telah berhasil meningkatkan kesadaran di kalangan perusahaan AS.
Menteri Luar Negeri Brasil, Mauro Vieira, telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, untuk menegaskan kesediaan Brasil bernegosiasi terkait tarif ini. Menteri Keuangan Brasil, Rogerio Ceron, menilai situasi ini bukanlah skenario terburuk bagi negaranya, bahkan menyebut hasilnya "lebih baik dari yang seharusnya."
Selain tarif, Trump juga menjatuhkan sanksi kepada seorang hakim Mahkamah Agung Brasil yang mengawasi persidangan Bolsonaro. Gedung Putih menuduh hakim tersebut melakukan penahanan pra-persidangan yang sewenang-wenang dan menekan kebebasan berekspresi.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut hakim Alexandre de Moraes telah bertindak sebagai hakim dan juri dalam "perburuan ilegal" terhadap warga negara dan perusahaan AS-Brasil. Moraes dituduh bertanggung jawab atas kampanye penyensoran, penahanan sewenang-wenang, dan penuntutan yang dipolitisasi terhadap Bolsonaro.
Sanksi ini dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Magnitsky Global, yang memungkinkan AS untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada warga negara asing yang terlibat korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia.
Menanggapi sanksi tersebut, Hakim Agung Brasil, Flavio Dino, menyatakan solidaritasnya kepada Moraes. Ia menegaskan bahwa Moraes hanya menjalankan tugasnya dengan jujur dan berdedikasi sesuai dengan konstitusi Brasil. Anggota kabinet Lula, Gleisi Hoffmann, mengecam sanksi tersebut sebagai tindakan kekerasan dan arogan, serta menyatakan penolakan keras pemerintah terhadap tindakan Trump.
