Sebuah deklarasi bersejarah menggema dari Markas PBB di New York: untuk pertama kalinya, negara-negara Arab, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Mesir, secara terbuka mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober 2023. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam dinamika politik regional.
Deklarasi tersebut tidak hanya mengecam tindakan Hamas yang menyebabkan tewasnya sekitar 1.200 orang dan penyanderaan sekitar 250 orang, tetapi juga mendesak agar Hamas menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada Otoritas Palestina. Ini merupakan sinyal kuat dukungan terhadap solusi dua negara dan penataan kembali kepemimpinan Palestina.
Namun, kecaman tersebut tidak hanya ditujukan kepada Hamas. Deklarasi itu juga mengutuk keras serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza, serta blokade yang menyebabkan bencana kemanusiaan dan krisis perlindungan yang menghancurkan. Data menunjukkan, hampir 60 ribu warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban dalam serangan Israel.
Rencana yang diusung dalam konferensi ini memprioritaskan pengalihan kekuasaan kepada Otoritas Palestina di seluruh wilayah Palestina. Sebuah komite administratif transisi akan segera dibentuk setelah gencatan senjata di Gaza, menjadi wadah koordinasi dan persiapan transisi kekuasaan.
Poin krusial dari deklarasi ini adalah seruan agar Hamas mengakhiri kekuasaan di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina. Lebih lanjut, deklarasi tersebut mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional di bawah naungan PBB untuk melindungi warga sipil Palestina, mendukung pengalihan keamanan, dan memberikan jaminan keamanan bagi Palestina dan Israel.
Konferensi PBB ini menyerukan Israel untuk berkomitmen pada negara Palestina dan memberikan dukungan penuh terhadap solusi dua negara. Harapan besar disematkan pada inisiatif ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
"Deklarasi New York" menetapkan rencana bertahap menuju kemerdekaan Palestina, demiliterisasi, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan integrasi ke wilayah Timur Tengah yang lebih luas. Rencana ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam proses perdamaian.
Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang solusi dua negara dan menolak pertemuan tersebut. Sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, juga melakukan boikot, menganggap pertemuan tersebut "tidak produktif dan tidak tepat waktu." Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengkritik tajam negara-negara yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut.
Konferensi ini, yang melibatkan perwakilan dari sekitar 50 negara, membentuk delapan kelompok kerja tingkat tinggi untuk mengkaji dan membuat proposal mengenai topik-topik luas terkait solusi dua negara.
Ketua konferensi dari Perancis dan Arab Saudi, Uni Eropa, Liga Arab, dan 15 negara yang memimpin kelompok kerja sepakat untuk mengambil tindakan kolektif guna mengakhiri perang di Gaza.
