Kremlin menanggapi pernyataan keras dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait percepatan tenggat waktu kesepakatan gencatan senjata dalam konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia sudah terbiasa menghadapi tekanan dan sanksi dari negara-negara Barat.
Trump sebelumnya mengumumkan percepatan batas waktu bagi Rusia untuk menyepakati gencatan senjata dengan Ukraina, dari 50 hari menjadi hanya sekitar 10 atau 12 hari, dengan ancaman sanksi baru, termasuk potensi tarif bagi negara-negara yang masih membeli minyak dari Rusia.
Menanggapi hal ini, Peskov menegaskan bahwa Rusia tidak gentar dengan ancaman sanksi tambahan. Ia menyatakan bahwa Rusia telah lama hidup di bawah berbagai sanksi dan telah mengembangkan "kekebalan" terhadapnya.
Meskipun Moskow "terus mencermati" pernyataan Trump, Peskov tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan posisi dalam waktu dekat. Rusia tetap berkomitmen pada proses perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Ukraina, tetapi dengan syarat kepentingan Rusia dihormati. Moskow bersikeras bahwa setiap perjanjian damai harus mencakup netralitas Ukraina, demiliterisasi, dan pengakuan atas realitas teritorial baru di lapangan, merujuk pada wilayah-wilayah Ukraina yang kini dikuasai pasukan Rusia.
Rusia memegang rekor sebagai negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, dengan lebih dari 10.000 sanksi diberlakukan oleh negara-negara Barat sejak 2014 dan meningkat tajam setelah eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.
Presiden Vladimir Putin telah berulang kali menegaskan bahwa Rusia tidak akan terintimidasi oleh sanksi. Menurutnya, menyerah pada tekanan semacam itu justru akan merugikan Rusia secara strategis, dan sanksi seringkali menjadi bumerang bagi negara-negara yang memberlakukannya.
