Konflik Thailand-Kamboja 2025: Ancaman Rudal KS-1C dan Gencatan Senjata

Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja pada Juli 2025 mencapai titik krusial. Pemerintah Provinsi Surin, Thailand, mengeluarkan peringatan penting bagi warganya. Masyarakat diimbau menjauhi area dalam radius 120 km dari perbatasan akibat meningkatnya kekhawatiran keamanan.

Pemicunya adalah dugaan penempatan sistem persenjataan canggih oleh militer Kamboja. Laporan mengindikasikan bahwa Kamboja telah mengerahkan sistem roket peluncur ganda PHL-03 dan, yang lebih signifikan, sistem rudal anti-pesawat KS-1C di Provinsi Oddar Meanchey.

KS-1C sendiri merupakan sistem rudal pertahanan udara jarak menengah buatan China yang baru diterima Kamboja pada September 2023. Varian ekspor dari HQ-12 (Hongqi-12), sistem ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Kamboja secara signifikan.

Sistem KS-1C menggunakan rudal yang diluncurkan dari tabung, berbeda dengan versi sebelumnya yang menggunakan rel peluncur terbuka. Sebuah baterai KS-1C biasanya terdiri dari radar phased-array pasif (PPAR), empat peluncur (dua rudal per peluncur), 16 rudal tambahan di truk pengisian ulang, serta stasiun komando dan unit generator. Radar H-200 yang menyertainya mampu mendeteksi target hingga jarak 70 km.

Rudal KS-1C, dengan panjang 5,6 meter dan berat sekitar 900 kg, membawa hulu ledak 100 kg. Ia mampu menjangkau target pada jarak 5 hingga 50 km dan ketinggian 500 hingga 25.000 meter, dengan kecepatan maksimum 3 Mach.

Kehadiran KS-1C menimbulkan potensi ancaman serius bagi Angkatan Udara Thailand (RTAF), yang mengerahkan jet tempur F-16 dan Gripen untuk menyerang posisi pasukan Kamboja di wilayah perbatasan yang dipersengketakan pada tanggal 24 dan 25 Juli 2025. Jika tidak diantisipasi, sistem pertahanan udara ini dapat membahayakan operasi udara Thailand.

Untungnya, konflik bersenjata ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 28 Juli 2025, Pemerintah Kamboja dan Thailand mencapai kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan ini tercapai setelah pertemuan puncak kedua pemimpin negara yang dimediasi oleh Malaysia, mengakhiri ketegangan dan potensi eskalasi konflik.

Scroll to Top