Gaza – Hamas dengan tegas menyatakan bahwa pelucutan senjata bukanlah opsi tanpa adanya pengakuan dan pendirian negara Palestina yang berdaulat. Pernyataan ini menjadi respons terhadap tuntutan utama Israel dalam perundingan gencatan senjata di Gaza yang saat ini terhenti.
Penegasan ini muncul setelah adanya klaim yang dikaitkan dengan utusan Timur Tengah dari Presiden AS, Steve Witkoff, yang menyatakan bahwa Hamas telah "menyatakan kesediaan" untuk meletakkan senjata. Israel sendiri memandang pelucutan senjata Hamas sebagai syarat krusial untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri konflik berkepanjangan.
Tekanan untuk melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Gaza juga datang dari sejumlah negara Arab. Desakan ini muncul seiring dengan rencana beberapa negara Barat, termasuk Prancis dan Kanada, untuk mengakui negara Palestina. Inggris pun memberikan sinyal serupa, akan melakukan pengakuan jika Israel gagal memenuhi persyaratan tertentu pada bulan September.
Hamas, yang oleh AS, Inggris, dan Uni Eropa dianggap sebagai organisasi teroris, menegaskan bahwa mereka tidak akan melepaskan hak untuk melakukan perlawanan dan mempertahankan persenjataannya, kecuali jika negara Palestina merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya telah berdiri.
Sementara itu, Letnan Jenderal Eyal Zamir dari IDF memperingatkan bahwa pertempuran di Gaza akan terus berlanjut jika negosiasi pembebasan sandera gagal. Keluarga sandera, Evyatar David, mengungkapkan keprihatinan mendalam setelah Hamas merilis video yang memperlihatkan kondisi sandera yang memprihatinkan. Mereka menuduh Hamas sengaja membuat sandera kelaparan sebagai bagian dari kampanye propaganda dan mendesak pemerintah Israel dan Amerika Serikat untuk melakukan segala upaya untuk menyelamatkannya.
Kunjungan Witkoff ke Israel terjadi di tengah tekanan yang semakin besar terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait dengan kondisi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Badan-badan PBB telah memperingatkan potensi terjadinya kelaparan massal akibat pembatasan akses bantuan yang dilakukan Israel. Meskipun demikian, Israel bersikeras bahwa tidak ada pembatasan pengiriman bantuan dan membantah adanya kelaparan di wilayah tersebut.
Data terbaru dari PBB menunjukkan bahwa setidaknya 1.373 warga Palestina telah tewas saat mencari makanan sejak akhir Mei. Mayoritas korban tewas akibat tindakan militer Israel di dekat lokasi distribusi Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.
