Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan akan menunjuk seorang kader untuk menduduki posisi sekretaris jenderal (sekjen) partai. Penunjukan ini diperkirakan akan dilakukan saat pelantikan pengurus baru periode 2025-2030.
Saat ini, Megawati masih merangkap jabatan sebagai Ketua Umum sekaligus Sekjen, sesuai dengan hasil Kongres VI di Bali.
Ganjar Pranowo, salah satu Ketua DPP PDIP, mengonfirmasi bahwa posisi Sekjen akan diisi oleh kader lain. Meskipun demikian, ia belum bersedia mengungkapkan kapan pelantikan tersebut akan dilaksanakan. PDIP memiliki waktu 30 hari untuk menyerahkan susunan kepengurusan partai yang baru kepada Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut Ganjar, ada beberapa nama lain yang juga belum dilantik dalam struktur kepengurusan yang baru. Ia meyakinkan bahwa partai akan segera mempersiapkan waktu untuk pelantikan mereka.
Politisi PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa penunjukan Sekjen merupakan hak prerogatif Ketua Umum. Ia menambahkan bahwa Megawati telah menjalankan tugas-tugas kesekjenan selama beberapa bulan terakhir, terutama selama proses hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto.
Guntur Romli juga menyebutkan, belum ada pembahasan internal di PDIP mengenai kemungkinan Megawati menunjuk kadernya untuk posisi Sekjen.
Setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto Kristiyanto telah dibebaskan. Namun, namanya tidak tercantum dalam struktur kepengurusan sementara yang diumumkan oleh Megawati pada hari terakhir Kongres.
