Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melayangkan kritik pedas terhadap kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening-rekening dormant atau menganggur milik masyarakat. PBNU menilai, kebijakan tersebut terkesan gegabah dan berisiko mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.
Ketua PBNU, Choirul Sholeh Rasyid, menyatakan bahwa langkah PPATK yang sebelumnya memblokir sekitar 31 juta rekening, namun kemudian mencabut pemblokiran terhadap 28 juta rekening, mengindikasikan ketidakcermatan dalam implementasi kebijakan.
"Pencabutan blokir terhadap puluhan juta rekening dalam waktu singkat ini menunjukkan adanya masalah serius dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan," ujarnya.
Menurut PBNU, kepercayaan adalah fondasi utama sektor perbankan. Kebijakan yang kurang hati-hati berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
PBNU juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar pemilik rekening yang diblokir adalah masyarakat kecil dengan kondisi ekonomi terbatas. Rekening tersebut mungkin menjadi satu-satunya tempat mereka menyimpan uang. Pemblokiran tanpa pertimbangan yang matang sangat merugikan kelompok masyarakat ini.
Meskipun PPATK berdalih pemblokiran dilakukan untuk melindungi nasabah dan mencegah penyalahgunaan rekening untuk tindak kejahatan, PBNU mendesak PPATK untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.
"Kami mendorong PPATK untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil, agar tidak merugikan nasabah, dunia perbankan, dan perekonomian nasional secara luas," tegas Choirul.
PBNU berkomitmen untuk terus memantau perkembangan isu ini dan siap memberikan masukan konstruktif demi terciptanya kebijakan publik yang adil dan pro-rakyat.
