Pemerintah, dengan dukungan Bank Indonesia (BI), berencana meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025. Inovasi ini berpotensi memantau aktivitas keuangan digital masyarakat.
Dicky Kartikoyono, dari BI, menjelaskan bahwa Payment ID saat ini masih dalam fase pengujian. Tahap awal implementasi akan difokuskan pada satu tujuan spesifik: meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial non tunai.
"Saat ini, Payment ID masih dalam tahap eksperimen. Penggunaannya terbatas pada skenario penyaluran bansos non tunai, yang akan dimulai pada 17 Agustus," ungkap Dicky.
Payment ID adalah kode unik untuk setiap transaksi keuangan, terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Gagasan ini telah menarik perhatian publik sebelum peluncurannya.
Kekhawatiran muncul terkait potensi pengawasan keuangan warga. Rencana pengembangan Payment ID sendiri termaktub dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.
Secara fundamental, Payment ID memiliki tiga fungsi utama. Pertama, berfungsi sebagai identifikasi profil pelaku dalam sistem pembayaran.
