Era Baru Konektivitas Udara: Prabowo Genjot Jumlah Bandara Internasional, Kebijakan Jokowi Dibalik?

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi udara, fokus utama pada penambahan jumlah bandara internasional di berbagai daerah. Tujuannya jelas: mendongkrak konektivitas dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa presiden ingin sebanyak mungkin bandara internasional dibuka untuk mempercepat perputaran ekonomi dan pariwisata daerah.

Kebijakan ini menandai perbedaan signifikan dengan pendekatan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi justru merasionalisasi jumlah bandara internasional karena dianggap kurang efisien. Pada April 2024, Kementerian Perhubungan mengurangi jumlah bandara internasional dari 34 menjadi hanya 17. Alasan utama adalah banyak bandara yang sepi penerbangan internasional dan hanya terhubung ke sedikit negara.

Data dari Ditjen Perhubungan Udara menunjukkan bahwa dari 34 bandara internasional yang dibuka antara 2015-2021, hanya lima yang aktif melayani penerbangan internasional reguler: Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Sultan Hasanuddin, dan Kualanamu. Bandara lainnya seringkali hanya sesekali atau bahkan tidak pernah digunakan untuk penerbangan luar negeri, sehingga operasionalnya menjadi tidak efisien.

Meskipun demikian, peraturan sebelumnya tetap memungkinkan bandara domestik digunakan untuk penerbangan internasional secara temporer dalam kondisi tertentu. Langkah rasionalisasi bandara internasional ini sebenarnya sejalan dengan praktik di beberapa negara besar. India, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa, hanya memiliki 18 bandara internasional. Amerika Serikat, dengan populasi hampir 400 juta jiwa, juga mengelola 18 bandara internasional.

Kini, dengan arah kebijakan yang baru, pemerintahan Prabowo berambisi menjadikan bandara internasional sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Langkah ini mengirimkan sinyal kuat bahwa pengembangan infrastruktur akan terus menjadi prioritas utama.

Scroll to Top