Kota Mataram menghadapi tantangan serius terkait penyebaran rabies. Data menunjukkan, dari tahun 2019 hingga 2025, tercatat sebanyak 2.378 kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di wilayah ini. Meskipun demikian, kabar baiknya, hingga saat ini belum ada laporan kematian akibat rabies di Kota Mataram.
Sebagai gambaran, situasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara keseluruhan cukup memprihatinkan. Dinas Kesehatan Provinsi NTB mencatat 64 kasus kematian akibat rabies dalam periode waktu yang sama. Dompu menjadi wilayah dengan angka kematian tertinggi, diikuti oleh Sumbawa, Bima, dan Kota Bima.
Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram berperan penting dalam menyediakan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR) ke berbagai fasilitas kesehatan. Pendistribusian vaksin dilakukan secara bertingkat, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, sebelum akhirnya sampai ke fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Jumlah vaksin yang diterima disesuaikan dengan permintaan masing-masing fasilitas kesehatan, berdasarkan data kasus yang mereka tangani.
Saat ini, fokus penanganan adalah pada tindakan pasca-gigitan, bukan pencegahan. Serum anti rabies diberikan kepada korban gigitan untuk mencegah perkembangan virus rabies.
Perlu dicatat, tidak semua gigitan hewan berpotensi menularkan rabies. Dokter akan melakukan penilaian berdasarkan observasi terhadap hewan yang menggigit dan kondisi pasien. Hanya hewan yang terinfeksi virus rabies yang dapat menularkan penyakit ini.
Pemberian vaksin dilakukan sesuai dengan protokol medis yang berlaku. Vaksin diberikan segera setelah gigitan, kemudian dilanjutkan dengan dosis berikutnya setelah dua minggu. Jadwal dan dosis vaksin akan disesuaikan dengan indikasi pelayanan yang ditentukan oleh dokter.
Meskipun kasus gigitan hewan penular rabies terjadi setiap tahun, hingga saat ini belum ditemukan kasus positif rabies di Kota Mataram.
Meningkatnya angka GHPR menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Mataram. Langkah-langkah penting perlu diambil, termasuk peningkatan edukasi masyarakat, penguatan koordinasi data antar instansi, serta mempertimbangkan program pencegahan yang lebih proaktif, seperti vaksinasi hewan peliharaan dan pengendalian populasi anjing liar.
