Makassar menjadi sorotan dengan peningkatan kasus HIV-AIDS yang mengkhawatirkan. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan menekankan pentingnya penerapan swakelola tipe III sebagai solusi strategis.
Dalam forum diskusi lintas sektor yang mempertemukan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS), perwakilan dinas terkait, dan aktivis advokasi HIV, Ketua PKBI Sulsel, Iskandar Harun, menyatakan bahwa swakelola tipe III bukan sekadar masalah anggaran, melainkan keadilan partisipatif. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap peran penting komunitas dalam edukasi dan penjangkauan populasi kunci.
Swakelola tipe III memungkinkan OMS untuk menjadi pelaksana langsung program pemerintah. Selama ini, banyak OMS telah menjalankan advokasi dan layanan berbasis komunitas tanpa dukungan struktural yang memadai dari negara.
Data terkini menunjukkan bahwa di Indonesia, terdapat sekitar 564.000 orang yang hidup dengan HIV hingga pertengahan tahun 2025. Namun, hanya sebagian kecil yang mengetahui status mereka dan berhasil mencapai supresi virus melalui terapi ARV secara konsisten. Di Sulawesi Selatan, tercatat 1.636 kasus baru HIV-AIDS sepanjang tahun 2024, dengan Makassar menyumbang 702 kasus.
PKBI Sulsel menilai bahwa angka ini merupakan peringatan akan lemahnya jangkauan layanan kesehatan, minimnya edukasi yang tepat sasaran, serta strategi pemerintah yang belum optimal dalam melibatkan komunitas dalam pencegahan dan penanganan HIV. Praktik seks berisiko di kalangan lelaki suka lelaki (LSL) dan wanita pekerja seks komersial (WPS) menjadi faktor dominan.
Kemiskinan, pendidikan rendah, perdagangan orang, serta minimnya akses layanan ramah populasi kunci memperparah situasi. PKBI dan mitra menekankan pentingnya membuka ruang bagi organisasi akar rumput yang telah terbukti efektif dalam bekerja.
Swakelola tipe III mengandung filosofi bahwa komunitas bukan sekadar subkontraktor program, melainkan mitra sejajar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Peserta forum menyepakati pentingnya menyusun peta jalan (roadmap) kolaborasi konkret antara OMS dan pemerintah.
Forum ini menjadi momentum untuk menagih komitmen anggaran secara terbuka dari pemerintah daerah. Tanpa skema pendanaan partisipatif seperti swakelola tipe III, kerja-kerja komunitas hanya akan menjadi pelengkap dalam laporan, bukan pendorong perubahan nyata.
PKBI Sulsel berharap hasil diskusi ini tidak hanya menjadi wacana. Swakelola tipe III harus segera diimplementasikan sebagai bentuk demokrasi anggaran dan kebijakan berbasis bukti bahwa melibatkan komunitas adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari stagnasi epidemi HIV. Tidak ada eliminasi HIV tanpa keterlibatan komunitas, dan tidak ada keterlibatan komunitas tanpa pembagian kekuasaan, termasuk kekuasaan anggaran.
