Kejaksaan Agung (Kejagung) diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam proses hukum terhadap Riza Chalid, tersangka kasus impor minyak mentah. Seorang pakar hukum terkemuka menyatakan bahwa meskipun Kejagung memiliki catatan prestasi yang baik, menghadapi Riza Chalid akan menjadi ujian berat.
Pakar tersebut menjelaskan bahwa masih ada peluang untuk membawa Riza Chalid kembali ke Indonesia, terutama jika keberadaannya di Jepang. Hubungan baik antara Indonesia dan Jepang, serta keberadaan perwakilan Indonesia di sana, dapat dimanfaatkan. Pencabutan paspor Riza Chalid juga akan mempersempit ruang geraknya.
Pemerintah telah mencabut paspor Riza Chalid, namun ia dikabarkan telah berganti kewarganegaraan menjadi Malaysia dan kini berada di Jepang. Informasi pasti mengenai keberadaannya masih belum terkonfirmasi.
Kerja sama hukum internasional, seperti Mutual Legal Assistance (MLA), dapat menjadi alat penting untuk mengekstradisi Riza Chalid ke Indonesia. Kesepakatan internasional dalam pemberantasan korupsi dapat dimanfaatkan untuk memulangkan tersangka.
Namun, tantangan yang dihadapi Kejagung sangat signifikan. Riza Chalid bukanlah orang biasa dan memiliki jaringan yang kuat untuk bertahan di negara pelariannya. Ia juga memiliki pendukung di Indonesia, termasuk keluarga dan kroni di lingkaran kekuasaan.
Meskipun Riza Chalid telah berganti kewarganegaraan, peluang untuk memulangkannya tetap ada. Kasus Eddy Tansil yang melarikan diri ke China menjadi contoh, meskipun saat itu hubungan Indonesia dengan China tidak sekuat sekarang, dan Eddy Tansil membawa investasi besar yang membuatnya diterima di sana.
Penyitaan atau pembekuan aset Riza Chalid juga akan menjadi tugas yang sulit karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa undang-undang tersebut, aset yang dimiliki Riza Chalid tetap likuid dan dapat mendukungnya. Kaki tangannya terus menjalankan bisnisnya, memungkinkan Riza Chalid untuk bertahan hingga saat ini karena sumber daya keuangannya.
