Fenomena unik terlihat di jalanan menjelang peringatan HUT ke-80 RI: bendera bajak laut dari anime One Piece menghiasi bagian belakang truk-truk logistik, termasuk di wilayah Bekasi. Bukan sekadar tren, aksi ini adalah cara para sopir truk menyuarakan aspirasi mereka terkait kondisi ekonomi yang dirasakan semakin sulit.
Rahmat (30) dan Dadang (28), sopir truk boks di Kranji, Bekasi Barat, adalah bagian dari gerakan ini. Mereka berpendapat bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami kemunduran. Rahmat mengungkapkan bahwa harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, sementara pendapatannya sebagai sopir harian tidak mencukupi. Pengangguran juga menjadi sorotan.
Bendera sebagai Medium Aspirasi
Di tempat kerja Rahmat, sebagian besar truk memasang bendera serupa. Ia menjelaskan bahwa ini adalah cara simbolik menyampaikan kegelisahan dan kritik sosial atas kondisi ekonomi yang mereka alami. Namun, ia menegaskan bahwa pemasangan bendera fiksi ini tidak bertujuan merendahkan simbol negara.
Dadang menambahkan bahwa bendera One Piece akan diturunkan pada saat perayaan HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025. Harapannya, aspirasi mereka didengar dan diberikan solusi konkret.
Tanggapan Ahli dan Aspek Hukum
Peneliti kebijakan publik, Riko Noviantoro, berpendapat bahwa aspirasi publik sah-sah saja disuarakan, namun tetap harus memperhatikan batasan hukum, terutama terkait penggunaan simbol negara. Ia mengingatkan potensi sanksi jika ditemukan pelanggaran terhadap pelecehan bendera Merah Putih.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tata cara dan perlakuan terhadap bendera negara. Dalam konteks pengibaran bendera lain, posisi Merah Putih tidak boleh lebih rendah, termasuk dari bendera fiksi.
Undang-undang ini juga melarang tindakan merusak, menginjak, membakar, atau memperlakukan Merah Putih secara tidak hormat, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda Rp500 juta.
Meskipun tidak ada larangan spesifik terhadap pengibaran bendera fiksi, undang-undang mewajibkan bendera Merah Putih tetap berada di posisi tertinggi dan dominan jika dikibarkan bersamaan.
Aspirasi masyarakat seperti para sopir truk ini adalah suara yang penting dalam sistem demokrasi. Pemerintah diharapkan tidak hanya memperhatikan bentuk protes yang muncul, tetapi juga merespons keluhan mendasar seperti ketimpangan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan. Masyarakat juga diingatkan untuk memahami batasan agar ekspresi tidak mencederai simbol negara.
