Pemerintah berhasil mengamankan anggaran negara sekitar Rp 8 triliun per tahun melalui pengetatan pemberian tantiem dan bonus bagi jajaran manajemen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disampaikan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Kebijakan penghematan ini dilakukan melalui surat edaran yang mengatur pemberian tantiem dan bonus bagi komisaris dan direksi BUMN yang berhak, sesuai dengan kinerja perusahaan.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga melaporkan kemajuan dalam deregulasi perizinan investasi. Peraturan Pemerintah (PP) baru telah diterbitkan untuk mempercepat proses perizinan di berbagai kementerian. Jika permohonan perizinan telah memenuhi persyaratan dan jangka waktu yang ditentukan, serta tidak ada tanggapan balik, maka izin akan otomatis diterbitkan. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian waktu dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya integrasi penuh sistem perizinan bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti, mengingat PP yang baru telah diterbitkan.
