Tel Aviv – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menolak gagasan untuk memerintah Jalur Gaza pasca-Hamas. Alih-alih pendudukan langsung, Netanyahu mengusulkan agar wilayah kantong Palestina tersebut diserahkan kepada "Pasukan Arab" yang dianggap mampu mengelola Gaza dengan lebih baik.
Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Fox News, sebelum rapat kabinet keamanan Israel. Ia menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Israel mengambil alih seluruh wilayah Jalur Gaza.
"Kami bermaksud untuk memastikan keamanan kami, menyingkirkan Hamas, membebaskan warga Gaza, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil yang bukan Hamas, dan bukan pihak yang ingin menghancurkan Israel," ujar Netanyahu.
Lebih lanjut, Netanyahu menekankan bahwa Israel tidak ingin memerintah Gaza. "Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," tegasnya.
Sebagai gantinya, Netanyahu mengusulkan "Pasukan Arab" yang akan "memerintah dengan benar, tanpa mengancam kami, dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza." Namun, Netanyahu tidak merinci lebih lanjut mengenai identitas atau komposisi "Pasukan Arab" yang dimaksud.
Pernyataan Netanyahu ini muncul di tengah laporan mengenai perbedaan pendapat antara dirinya dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengenai rencana pencaplokan penuh Jalur Gaza.
Menurut laporan media lokal, Zamir memperingatkan bahwa pendudukan penuh Gaza akan menjadi "jebakan". Ia menyarankan alternatif seperti pengepungan wilayah-wilayah yang diduga menjadi persembunyian Hamas dan melancarkan serangan terfokus.
Saat ini, militer Israel mengklaim telah menguasai sekitar 75% wilayah Jalur Gaza, dengan sebagian besar dari 2 juta penduduk Gaza telah mengungsi berkali-kali selama 22 bulan terakhir akibat perang. Kelompok bantuan kemanusiaan memperingatkan bahwa penduduk Gaza berada di ambang kelaparan.
