CARACAS – Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan tawaran hadiah menjadi 50 juta dolar AS (sekitar Rp 815 miliar) bagi siapa saja yang memberikan informasi yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis (7/8/2025).
Maduro, pemimpin sebuah negara berdaulat, kini menjadi buronan utama AS. Ia dituduh terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba berskala besar.
Jaksa Agung Pam Bondi menyatakan melalui video di media sosial bahwa peningkatan hadiah ini merupakan langkah bersejarah. Ia menegaskan Maduro sebagai salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan ancaman bagi keamanan nasional AS. Sebelumnya, pada Januari 2025, imbalan yang ditawarkan adalah 25 juta dolar AS (sekitar Rp 407 miliar).
Tuduhan Keterlibatan dalam Kartel
Sejak tahun 2020, di era pemerintahan Presiden Donald Trump, Maduro dan sejumlah pejabat tinggi Venezuela telah didakwa di pengadilan federal New York. Tuduhan yang dilayangkan adalah keterlibatan dalam konspirasi "narko-terorisme".
Kementerian Kehakiman AS menuding Maduro sebagai pemimpin Kartel Matahari, sebuah sindikat penyelundupan kokain. Melalui kartel ini, ia diduga mengirimkan ratusan ton narkotika ke AS selama dua dekade, menghasilkan keuntungan ratusan juta dolar AS.
Penyelidik juga mengklaim bahwa kartel tersebut bekerja sama dengan kelompok pemberontak Kolombia, FARC, yang dicap sebagai organisasi teroris oleh AS, serta geng Venezuela Tren de Aragua dan kartel narkoba Sinaloa dari Meksiko.
DEA mengklaim telah menyita 30 ton kokain yang terkait dengan Maduro dan rekan-rekannya, termasuk hampir tujuh ton yang diduga terkait langsung dengan Maduro. Pemerintah AS juga telah menyita aset senilai lebih dari 700 juta dolar AS yang terkait dengan Maduro, termasuk dua pesawat milik pemerintah Venezuela, sejak September 2024.
Reaksi Venezuela
Pemerintah Venezuela mengecam keras langkah AS ini. Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, menyebut tawaran hadiah tersebut menyedihkan dan menolak apa yang disebutnya sebagai operasi propaganda politik yang kasar.
Ancaman Hukuman
Maduro, yang dulunya adalah sopir bus dan aktivis serikat pekerja, menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup jika diadili dan terbukti bersalah di AS. Ia menolak semua tuduhan yang dilayangkan padanya, menyebutnya palsu dan fitnah.
Hubungan antara AS dan Venezuela telah memburuk selama bertahun-tahun. AS tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah sejak pemilihan presiden tahun 2018 dan menuduhnya melakukan kecurangan dalam pilpres 2024. Sejumlah sanksi ekonomi telah dijatuhkan kepada pemerintahan Maduro. Sementara itu, Venezuela menuduh AS melakukan campur tangan dalam urusan dalam negerinya.
