Israel dikabarkan telah menyetujui rencana untuk mengalahkan Hamas, yang melibatkan persiapan pasukan untuk mengambil alih Kota Gaza. Sebagai bagian dari strategi ini, bantuan kemanusiaan akan didistribusikan kepada warga sipil di luar area pertempuran.
Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan bahwa tujuan utamanya bukanlah menduduki Gaza, melainkan "membebaskan Gaza dari Hamas". Ia menjelaskan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan pemerintahan sipil yang damai menjadi kunci untuk membebaskan sandera dan mencegah ancaman di masa depan.
Israel pernah menduduki Gaza sejak tahun 1967, namun menarik pasukannya dan pemukimnya pada tahun 2005.
Kabinet Israel telah mengadopsi lima prinsip utama, termasuk melucuti senjata Hamas, memulangkan semua sandera (hidup maupun mati), demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan pembentukan pemerintahan sipil alternatif selain Hamas atau Otoritas Palestina.
Meskipun rencana pengambilalihan Kota Gaza telah disetujui, jadwal pasti pelaksanaannya belum ditentukan. Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa operasi tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.
Rencana ini disetujui meskipun ada proposal alternatif yang dianggap tidak efektif dalam mengalahkan Hamas atau membebaskan para sandera. Detail proposal alternatif ini tidak diungkapkan secara spesifik, namun dilaporkan bahwa itu adalah proposal yang lebih terbatas dari kepala staf militer.
Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen, melainkan ingin menyerahkan kendali kepada "pasukan Arab" yang tidak disebutkan namanya. Spekulasi mengarah pada Yordania dan Mesir, yang dikabarkan bersedia bekerja sama dengan Israel.
