Iran secara tegas menyatakan penentangannya terhadap pembangunan koridor transportasi di wilayah Kaukasus, sebuah proyek yang merupakan bagian dari kesepakatan damai antara Azerbaijan dan Armenia yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Penasihat utama Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati, menegaskan bahwa Iran akan menghalangi realisasi proyek ini, bahkan tanpa dukungan dari Rusia, yang merupakan sekutu strategis Iran bersama Armenia. Velayati mengkritik kesepakatan tersebut sebagai "pengkhianatan politik" yang mengancam integritas wilayah Armenia.
Kesepakatan yang diumumkan di Gedung Putih memberikan hak eksklusif kepada AS untuk mengembangkan jalur transportasi melalui Armenia, yang akan menghubungkan Azerbaijan dengan Nakhchivan, sebuah wilayah kantong Azerbaijan yang berbatasan dengan Turki. Jalur ini, yang direncanakan bernama Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), akan beroperasi di bawah hukum Armenia dan melintas dekat perbatasan Iran. Iran khawatir jalur ini akan membuka peluang bagi NATO untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut.
Kementerian Luar Negeri Iran juga menyampaikan kekhawatiran tentang dampak negatif dari intervensi asing di sekitar perbatasannya. Meskipun menyambut baik kesepakatan damai antara Armenia dan Azerbaijan, Iran menekankan bahwa setiap proyek di dekat perbatasannya harus dibangun dengan menghormati kedaulatan nasional dan integritas wilayah, serta tanpa campur tangan pihak asing.
Rusia menyatakan dukungan yang hati-hati terhadap kesepakatan tersebut, menekankan bahwa solusi yang berkelanjutan harus dihasilkan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Rusia memperingatkan agar tidak mengulangi "pengalaman buruk" penyelesaian konflik yang dipimpin Barat di Timur Tengah.
Turki, sebagai pendukung utama Azerbaijan, menyatakan harapan bahwa koridor yang direncanakan akan meningkatkan ekspor energi dan sumber daya lainnya melalui Kaukasus Selatan. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, telah membahas kesepakatan damai ini dengan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, dan menawarkan dukungan Ankara untuk mewujudkan perdamaian abadi di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan bahwa koridor tersebut dapat "menghubungkan Eropa dengan kedalaman Asia melalui Turki" dan merupakan "perkembangan yang sangat bermanfaat".
Armenia dan Azerbaijan telah terlibat konflik beberapa kali sejak akhir 1980-an, terkait wilayah Nagorno-Karabakh. Tahun lalu, Armenia setuju mengembalikan beberapa desa kepada Azerbaijan. Ahmad Shahidov dari Azerbaijan Institute for Democracy and Human Rights menyatakan bahwa deklarasi damai final antara Armenia dan Azerbaijan kemungkinan akan ditandatangani dalam beberapa minggu mendatang, menyebut kesepakatan yang difasilitasi AS sebagai "peta jalan" menuju perjanjian final.
