Di tengah badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda Indonesia, ekonomi justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,12% pada kuartal II-2025. Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat angka PHK mencapai 939.038 pekerja dari Agustus 2024 hingga Februari 2025.
Namun, benarkah PHK ini serta merta membuat ekonomi terpuruk?
Piter Abdullah, seorang pengamat kebijakan, memberikan pandangan menarik. Menurutnya, banyak korban PHK yang tidak langsung menganggur. Mereka justru beralih profesi menjadi pengemudi ojek online (ojol), memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital.
"Ekonomi digital berperan sebagai bantalan di saat sulit," ujar Piter. Kehadiran platform seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive membantu korban PHK tetap memiliki sumber pendapatan.
Dampaknya terasa pada tingkat konsumsi masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% pada kuartal II-2025, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya (4,93%). Konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Ini membuktikan bahwa ekonomi digital membantu mereka mendapatkan penghasilan dan tetap berkontribusi pada konsumsi," jelas Piter.
Namun, pertumbuhan ekonomi ini diiringi dengan penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia. Data S&P Global menunjukkan PMI manufaktur berada di level 49,2 pada Juli 2025, dan bahkan lebih rendah pada bulan-bulan sebelumnya.
Piter menanggapi hal ini dengan santai. Menurutnya, PMI hanyalah sebuah survei dan bukan indikator mutlak masuknya investasi. Ia juga menilai angka PMI manufaktur Indonesia masih tergolong relatif tinggi.
"PMI itu survei tentang pembelian ke depan, bukan yang lalu," pungkasnya.
Meskipun terdapat tantangan seperti gelombang PHK dan penurunan PMI manufaktur, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh. Sektor ekonomi digital tampaknya menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong konsumsi masyarakat di tengah ketidakpastian.
