Washington DC – Mantan Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan akan mengirimkan militer dan aparat penegak hukum federal ke Washington DC demi menekan angka kriminalitas di ibu kota negara.
Dalam jumpa pers di Gedung Putih, Trump menyatakan rencana untuk menempatkan Kepolisian Metropolitan DC di bawah kendali langsung pemerintah pusat, serta mengerahkan Garda Nasional ke kota tersebut.
Washington DC, yang mayoritas penduduknya pendukung Partai Demokrat, dituduh oleh politisi Partai Republik mengalami peningkatan kejahatan, masalah tunawisma, dan salah urus keuangan. Walau demikian, data menunjukkan bahwa tingkat kejahatan dengan kekerasan justru menurun.
"Ini adalah Hari Pembebasan di DC, dan kita akan merebut kembali Ibu Kota kita," ujar Trump.
Trump, yang pernah mengampuni ribuan orang yang terlibat dalam penyerbuan Gedung Capitol 2021, mengeluhkan kurang tegasnya tindakan polisi dan jaksa. Ia berulang kali mengancam mengambil alih kota berpenduduk 700 ribu jiwa tersebut, dengan alasan kejahatan di Washington DC "benar-benar di luar kendali".
Klaim Trump ini bertentangan dengan data Kepolisian Metropolitan DC yang memperlihatkan penurunan signifikan dalam tindak kejahatan dengan kekerasan antara tahun 2023 dan 2024, meskipun sebelumnya sempat melonjak setelah pandemi.
Kebijakan ini mengingatkan pada kebijakan imigrasi Trump yang menutup perbatasan selatan AS dan melakukan deportasi massal, serta mengerahkan tentara untuk menghadapi demonstran di Los Angeles.
Dalam konferensi pers, Trump juga mengungkapkan rencananya untuk menerapkan kebijakan serupa di kota-kota lain yang rawan kejahatan, seperti New York dan Chicago.
Tidak seperti 50 negara bagian AS lainnya, Washington DC memiliki hubungan khusus dengan pemerintah federal yang membatasi otonominya dan memberikan Kongres AS kendali atas urusan lokal. Sejak pertengahan 1970-an, Undang-undang Home Rule memungkinkan penduduk DC memilih Wali Kota dan Dewan Kota, namun Kongres AS tetap mengendalikan anggaran kota.
Sebelum konferensi pers, Trump juga menyatakan melalui media sosial keinginannya untuk memerintahkan para tunawisma "pindah keluar" dari Washington DC, menjanjikan "tempat tinggal" bagi mereka, namun "JAUH dari Ibu Kota".
