Meskipun Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo telah membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 100 ribu orang.
Menjelang demonstrasi yang dijadwalkan pada Rabu, 13 Agustus 2025, dukungan logistik terus mengalir ke posko aliansi. Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu mengungkapkan bahwa sumbangan yang diterima mencapai ribuan kardus air mineral yang akan didistribusikan di sekitar Alun-alun Pati.
Massa tetap akan menggelar aksi karena kekecewaan terhadap berbagai kebijakan Bupati Sudewo. Kebijakan tersebut termasuk penerapan lima hari sekolah, regrouping sekolah yang menyebabkan banyak guru honorer kehilangan pekerjaan, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan mantan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo.
Kebijakan lima hari sekolah dan regrouping sekolah dinilai berdampak negatif bagi guru honorer karena mengurangi jumlah posisi yang tersedia. Selain itu, efisiensi di Rumah Sakit Soewondo menyebabkan pemecatan karyawan lama tanpa pesangon dan perekrutan karyawan baru dengan alasan peningkatan pelayanan.
Selain air mineral, dukungan juga datang dari petani pisang Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, yang menyumbangkan hasil bumi mereka sebagai bentuk solidaritas. Para petani berharap agar pemerintah, khususnya Bupati Pati, tidak membuat kebijakan yang memberatkan rakyat.
Mantan karyawan honorer RSUD Kabupaten Pati yang kehilangan pekerjaan juga turut memberikan dukungan dan berencana ikut serta dalam aksi demonstrasi. Mereka mengaku di-PHK dengan alasan efisiensi tanpa mendapatkan pesangon atau solusi.
Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah sebelumnya menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menegur Bupati Sudewo terkait rencana kenaikan PBB dan memerintahkannya untuk membatalkan kebijakan tersebut. Perintah ini kemudian dipatuhi oleh Bupati Pati.
Bupati Sudewo menduga aksi yang dilakukan warga Pati saat ini ditunggangi kepentingan politik. Ia menyatakan bahwa tuntutan terkait kenaikan PBB telah dibatalkan dan kebijakan lima hari sekolah telah dikembalikan ke enam hari.
