Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), terus berupaya menyempurnakan tata kelola distribusi pupuk subsidi agar benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian menekankan pentingnya memastikan petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk. Sistem yang lebih sederhana dan diawasi ketat ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan memastikan bahwa tata kelola distribusi pupuk subsidi telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan.
Penyaluran pupuk yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah, melalui dinas dan penyuluh pertanian, juga memiliki peran penting dalam mengawasi distribusi pupuk. Jika ada daerah dengan serapan pupuk yang rendah, alokasi dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.
Kementan juga bersinergi dengan Komisi IV DPR RI untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI menegaskan komitmen untuk memastikan kebijakan distribusi pupuk berjalan lancar dan berkelanjutan. Sistem distribusi pupuk subsidi yang sebelumnya rumit kini disederhanakan agar lebih efisien dan tepat sasaran. Kementan dan PT PIHC menjadi dua pihak utama dalam penyaluran pupuk ini.
