Moskow dengan tegas menolak gagasan pertukaran wilayah yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjelang pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin di Alaska. Pertemuan yang dijadwalkan pada Jumat, 15 Agustus 2025 itu, rencananya membahas rancangan kesepakatan damai terkait konflik di Ukraina.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexei Fadeev, usulan Trump tidak sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Rusia. "Struktur Federasi Rusia telah diatur secara jelas dalam Konstitusi kami. Semuanya sudah tertuang di sana," tegas Fadeev dalam konferensi pers di Moskow. Ia menambahkan bahwa tujuan delegasi Rusia ke Alaska sepenuhnya didasari oleh kepentingan nasional.
Gagasan pertukaran wilayah itu sendiri muncul dari wawancara Trump pada 8 Agustus, yang menyebutkan kemungkinan pertukaran wilayah antara Rusia dan Ukraina sebagai bagian dari upaya mengakhiri invasi yang dimulai pada Februari 2022. Saat ini, Rusia menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina bagian timur.
Trump menyatakan bahwa wilayah tersebut telah diperjuangkan selama tiga setengah tahun dengan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Ia menambahkan, "Kami akan mendapatkan kembali sebagian wilayah. Akan ada pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak, tetapi kita akan membicarakannya nanti atau besok."
Namun, Ukraina juga bersikeras pada konstitusi mereka yang melarang penyerahan wilayah, termasuk Krimea yang dianeksasi Rusia pada 2014. Pemerintah di Kyiv menegaskan tidak akan menyerahkan satu bagian pun dari wilayahnya, baik yang dikuasai maupun yang disengketakan.
Penolakan keras dari Moskow dan Kyiv terhadap usulan pertukaran wilayah ini mengindikasikan bahwa kompromi terkait teritori akan menjadi tantangan utama dalam perundingan damai yang akan datang. Meskipun Trump menunjukkan fleksibilitas dalam pembahasan, perbedaan pandangan yang mendasar ini berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan.
