Jakarta – Brasil merespons kebijakan tarif tinggi 50% yang diterapkan Amerika Serikat dengan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Presiden Luiz Inacio Lula da Silva mengumumkan alokasi kredit bantuan sebesar 20 miliar reais atau setara 80 triliun rupiah untuk membantu eksportir Brasil yang terkena dampak.
Selain itu, pemerintah Brasil juga merencanakan penundaan pembayaran pajak bagi perusahaan-perusahaan terdampak. Insentif juga akan diberikan untuk mendorong pembelian produk-produk dalam negeri yang biasanya diekspor ke AS. Paket bantuan ini diberi nama "Brasil Berdaulat".
Lula menekankan bahwa krisis ini justru menjadi peluang untuk berinovasi. Ia juga mempertanyakan dasar kuat pemberlakuan tarif tinggi tersebut oleh pemerintahan Donald Trump.
Alasan di Balik Tarif Tinggi AS
Meskipun AS memberlakukan tarif dengan besaran bervariasi pada 67 negara, Brasil menjadi target tarif tertinggi, yakni 50%. Trump mengklaim kebijakan ini sebagai respons atas penangkapan sekutu politiknya, Jair Bolsonaro, yang sedang menghadapi proses hukum terkait tuduhan percobaan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilihan presiden 2022.
Presiden AS tersebut mendukung klaim Bolsonaro dan menuduh pemerintahan Brasil saat ini melakukan "pelanggaran hak asasi manusia."
Lula menanggapi dengan menyindir balik kebijakan dalam negeri Trump, "Sekarang AS mempertanyakan hak asasi manusia di Brasil… Kita perlu melihat apa yang terjadi di negara yang menuduh Brasil." Ia juga menegaskan kepercayaan terhadap independensi peradilan Brasil dalam menangani kasus Bolsonaro. Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad, bahkan menyatakan bahwa negaranya sedang "dihukum karena bersikap lebih demokratis daripada agresor."
Masih Terbuka untuk Negosiasi
Brasil memilih untuk tidak melakukan ‘perang tarif’ dengan Amerika Serikat dan menyatakan tidak ingin memperburuk hubungan bilateral.
"Kami tidak menginginkan konflik. Satu-satunya hal yang kami tuntut adalah kedaulatan kami tidak boleh diganggu, dan tidak ada yang boleh campur tangan dalam urusan internal kami," tegas Lula.
Sebagai respons terhadap tarif tinggi Trump, Brasil telah mengambil langkah penyelesaian sengketa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan mengajukan permintaan konsultasi perundingan bilateral. Kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk melakukan perundingan. Jika perundingan gagal, Brasil berhak mengajukan permohonan pembentukan panel WTO untuk memutus perkara.
