Jakarta – Usulan sanksi dari Komisi Eropa terhadap Israel, yang pertama kalinya dalam sejarah, menemui jalan buntu akibat perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota. Setelah dua minggu berlalu, rencana ini masih belum menemui titik terang.
Beberapa diplomat Uni Eropa (UE) mengungkapkan bahwa Jerman menjadi salah satu negara yang menunda dan meminta waktu tambahan untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Tanpa dukungan dari Berlin, kecil kemungkinan rencana sanksi ini akan berlanjut.
Sebelumnya, eksekutif UE telah memperingatkan bahwa penderitaan kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan ancaman kelaparan yang semakin nyata.
Sebagai upaya untuk menekan Israel agar mengubah kebijakannya, UE mengusulkan larangan bagi startup Israel untuk mengakses sebagian dana penelitian UE yang dikenal sebagai "Horizon Europe" pada akhir Juli. Usulan ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan UE, setelah selama satu setengah tahun melontarkan kritik tajam, kini mengambil tindakan nyata.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Israel
Komisi Eropa menyoroti bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza, termasuk ribuan kematian warga sipil dan peningkatan drastis angka malnutrisi ekstrem, terutama pada anak-anak, melanggar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan. Hal ini dianggap melanggar prinsip dasar kerja sama UE-Israel.
Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, mengusulkan tanggal 13 Agustus sebagai tanggal potensial untuk pengesahan usulan sanksi jika konsensus tercapai. Namun, sumber-sumber UE mengungkapkan bahwa belum ada perubahan posisi yang signifikan dalam pertemuan virtual para menteri UE pada 11 Agustus. Dengan demikian, belum ada lampu hijau untuk usulan ini.
Untuk memberlakukan rencana tersebut, dibutuhkan dukungan dari mayoritas berkualifikasi dari 27 negara anggota UE, di mana suara negara-negara dengan populasi lebih besar memiliki bobot yang lebih besar.
Kementerian Luar Negeri Israel menyayangkan usulan pembatasan dana tersebut, mengklaim bahwa langkah-langkah hukuman semacam itu hanya akan memperkuat Hamas. Klaim ini dibantah oleh Uni Eropa.
"Langkah Terkecil" Menjadi Kendala
Penundaan tindakan UE telah memicu kemarahan dari aktivis dan organisasi pemantau hak asasi manusia. Mereka menuduh blok tersebut gagal memanfaatkan potensi pengaruhnya. Bushra Khalidi dari Oxfam menyatakan kekecewaannya bahwa UE bahkan tidak dapat mencapai kesepakatan pada langkah terkecil.
Perbedaan internal yang menghambat tindakan bukanlah hal baru. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, blok tersebut bersatu untuk mengecam kelompok militan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera Israel. Namun, setiap pernyataan tentang hubungan Eropa dengan Israel selalu menjadi perdebatan sengit.
Perpecahan dan Perbedaan Pendapat
Perpecahan di antara negara-negara anggota UE berpusat pada respons terhadap tinjauan UE yang menemukan bahwa tindakan Israel di Gaza, kemungkinan melanggar perjanjian yang mengatur perdagangan dan hubungan UE-Israel.
Israel mengecam penyelidikan UE sebagai kegagalan moral dan metodologis berdasarkan bukti yang bias. Namun, blok UE tetap bersikukuh pada temuan mereka.
Spanyol menyerukan agar perjanjian UE-Israel secara keseluruhan ditangguhkan. Negara anggota UE lainnya, termasuk Belanda dan Swedia, ingin membekukan aspek perdagangan perjanjian tersebut, yang akan membuat ekspor perusahaan Israel ke UE menjadi lebih sulit dan mahal.
Jerman, di sisi lain, melihat dirinya memiliki tanggung jawab historis terhadap keamanan Israel. Meskipun Berlin menahan diri dari langkah-langkah UE tingkat pertama, Kanselir Merz mengumumkan bahwa Jerman akan menghentikan sebagian ekspor senjata yang dapat digunakan di Jalur Gaza oleh pasukan Israel.
Perjanjian Bantuan yang Tidak Memuaskan
Uni Eropa menyatakan bahwa prioritasnya adalah memastikan bantuan mengalir ke Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah. Setelah mengancam dengan sanksi, blok tersebut mengumumkan apa yang tampaknya menjadi terobosan pada bulan lalu.
Diplomat terkemuka UE, Kaja Kallas, menyampaikan "langkah-langkah signifikan telah disepakati oleh Israel untuk meningkatkan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza."
Namun, beberapa minggu kemudian, banyak negara anggota Uni Eropa mengatakan bahwa kesepakatan ini jauh dari memadai. Dengan proposal untuk aksi nyata yang mandeg dalam kebuntuan institusional, pejabat UE terus mengeluarkan pernyataan kecaman.
Manajer Krisis Uni Eropa, Hadja Lahbib, mendesak Hamas dan Jihad Islam untuk segera membebaskan semua sandera Israel dan mendesak Israel untuk menghentikan blokade bantuan pangan di Gaza.
