Pemerintah Israel dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Sudan Selatan. Pembicaraan ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah sumber yang mengetahui langsung perundingan tersebut.
Jika rencana ini terealisasi, hal ini akan memindahkan warga Gaza yang sudah menderita akibat perang ke wilayah yang juga dilanda konflik dan krisis kelaparan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan gagasan "migrasi sukarela" warga Gaza. Netanyahu berpendapat bahwa membiarkan penduduk pergi sebelum melawan musuh adalah tindakan yang sesuai dengan hukum perang.
Meski Netanyahu tidak secara spesifik menyebut Sudan Selatan, Israel dikabarkan telah mengajukan proposal serupa ke negara-negara Afrika lainnya.
Usulan relokasi warga Gaza ini telah menuai penolakan dari Palestina, kelompok hak asasi manusia, dan sebagian besar masyarakat internasional. Rencana ini dinilai sebagai pengusiran paksa yang melanggar hukum internasional.
Sebagian besar warga Gaza menolak meninggalkan wilayah tersebut, meskipun ada sebagian kecil yang mungkin bersedia pergi sementara untuk mendapatkan pengobatan atau menghindari krisis kelaparan. Namun, kekhawatiran bahwa Israel tidak akan mengizinkan mereka kembali dan akan mencaplok Gaza sepenuhnya membuat mereka ragu.
Sudan Selatan sendiri bukanlah pilihan yang ideal, mengingat negara tersebut masih berjuang untuk mengatasi dampak perang saudara yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan krisis kelaparan. Negara kaya minyak ini juga menghadapi masalah korupsi dan bergantung pada bantuan internasional.
Seorang tokoh masyarakat sipil Sudan Selatan menekankan bahwa warga negaranya perlu tahu siapa yang akan datang dan berapa lama mereka akan tinggal, karena jika tidak, hal ini dapat memicu permusuhan karena masalah historis.
Bagi Sudan Selatan, kesepakatan dengan Israel dapat membantu membangun hubungan yang lebih erat dengan negara tersebut.
Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan membantah laporan bahwa mereka terlibat dalam diskusi dengan Israel untuk memindahkan warga Gaza.
Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan mengetahui diskusi yang dilakukan oleh Israel dan Sudan Selatan, namun tidak terlibat secara langsung.
Sudan Selatan disebut-sebut menginginkan pemerintah AS mencabut larangan perjalanan dan menghapus sanksi terhadap sejumlah elite di negara itu.
Badan intelijen Israel, Mossad, dilaporkan telah memberikan bantuan kepada Sudan Selatan dalam perang saudara melawan pemerintah yang didominasi Arab di Khartoum sebelum kemerdekaan negara itu pada tahun 2011.
Kementerian Luar Negeri AS menolak berkomentar mengenai hal ini.
