Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengawasan dalam sistem pemerintahan modern. Menurutnya, negara tanpa pengawasan rentan terhadap praktik korupsi.
Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR, Prabowo menyatakan kesadarannya akan potensi korupsi jika kekuasaan tidak terkontrol. Ia mengutip ungkapan bahwa kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut.
Prabowo mengakui bahwa korupsi masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Ia melihat praktik korupsi merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari birokrasi, institusi negara, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selama 299 hari menjabat sebagai presiden, Prabowo mengaku semakin memahami besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk banyaknya penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Meskipun kondisi ini tidak ideal, Prabowo merasa perlu menyampaikan informasi ini kepada wakil rakyat Indonesia.
Ia menekankan bahwa korupsi adalah masalah serius yang harus diatasi demi kemajuan bangsa.
