Jakarta – Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan persetujuan pembangunan permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat. Tindakan ini menuai kecaman dan kekhawatiran serius, terutama dari warga Palestina dan organisasi hak asasi manusia.
Pembangunan permukiman ini dikhawatirkan akan memecah wilayah Tepi Barat menjadi dua bagian, sehingga menggagalkan upaya pembentukan negara Palestina yang berkelanjutan.
Pengumuman ini muncul di tengah momentum pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara seperti Australia, Prancis, dan Kanada yang direncanakan pada bulan September mendatang.
"Siapa pun di dunia yang mencoba mengakui negara Palestina akan mendapat jawaban langsung dari kami di lapangan," tegas Smotrich. Ia menambahkan bahwa realitas ini mengakhiri ide negara Palestina.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, belum memberikan komentar terbuka terkait rencana ini, meski di masa lalu ia menunjukkan dukungan.
Proyek pembangunan di E1, area terbuka di timur Yerusalem, telah menjadi agenda selama lebih dari 20 tahun, tetapi terhenti akibat tekanan dari Amerika Serikat di masa pemerintahan sebelumnya.
Smotrich juga menyampaikan apresiasi kepada mantan Presiden AS, Donald Trump, dan duta besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, sebagai "teman sejati Israel."
Selain isu permukiman, Perdana Menteri Netanyahu sebelumnya juga menyampaikan pernyataan kontroversial terkait visi Israel Raya yang mencaplok sebagian wilayah dari lima negara Arab.
