Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak gagasan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengenai visi ‘Israel Raya’ yang mencakup pencaplokan wilayah Palestina dan negara-negara Arab mayoritas muslim. Rencana ini dinilai sebagai ancaman serius bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa visi Netanyahu tersebut jelas melanggar hukum internasional dan semakin memperkecil harapan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Palestina dan Timur Tengah.
Indonesia menegaskan bahwa perdamaian yang adil dan lestari hanya dapat dicapai dengan menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel, berdasarkan solusi dua negara sesuai parameter internasional yang telah disepakati.
Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menolak segala bentuk aneksasi dan pendudukan permanen oleh Israel, baik di Palestina maupun di wilayah lain di kawasan tersebut. PBB diminta segera mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kebijakan Israel yang dapat merusak prospek perdamaian.
Laporan media menyebutkan bahwa Netanyahu menyatakan komitmennya untuk mewujudkan visi ‘Israel Raya’ yang meliputi pencaplokan sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon, bahkan beberapa versi mencantumkan wilayah Arab Saudi. Pernyataan ini memicu kecaman luas dari berbagai pihak.
