Isu Relokasi Warga Gaza: Israel Sebut Indonesia Terlibat, Menlu RI Membantah

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan tengah berdiskusi dengan sejumlah negara terkait penampungan warga Palestina yang terusir akibat konflik di Gaza. Secara mengejutkan, Indonesia disebut termasuk dalam daftar negara yang didekati.

Menurut seorang pejabat senior Israel kepada media internasional, negara-negara seperti Sudan Selatan, Somaliland, Etiopia, Libya, dan Indonesia dipertimbangkan untuk menerima pengungsi Gaza. Imbalannya, negara-negara tersebut akan mendapatkan kompensasi finansial dan dukungan internasional yang signifikan. Namun, tidak dijelaskan secara rinci sejauh mana diskusi ini telah berjalan atau potensi keberhasilannya.

Netanyahu sendiri sebelumnya telah mengusulkan pemukiman kembali warga Gaza di negara lain, sebuah ide yang sempat didukung oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Dalam sebuah wawancara, Netanyahu mengklaim bahwa rencana ini tidak akan "mengusir" warga Palestina, melainkan "membiarkan mereka pergi," sambil menuding negara-negara yang membela Gaza untuk membuka pintu mereka.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran global atas rencana Israel untuk mengambil alih Kota Gaza, yang terus-menerus dilanda serangan. Istilah "Israel Raya," yang mengacu pada wilayah Israel yang melampaui batas saat ini, juga disinggung oleh Netanyahu, menambah kekhawatiran akan agenda yang lebih luas.

Menanggapi isu ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono membantah adanya negosiasi dengan Israel terkait penampungan warga Gaza. "Kita tidak pernah bernegosiasi," tegasnya. Namun, ia membenarkan bahwa Indonesia memiliki niat untuk membantu menyembuhkan warga Gaza yang menjadi korban perang, dan saat ini masih dalam tahap awal perencanaan lokasi dan detail teknisnya.

"Ini adalah niat baik pemerintah," ujar Menlu Sugiono, merujuk pada pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu menyembuhkan warga Gaza. Upaya ini ditegaskan sebagai aksi kemanusiaan, dengan Presiden berkonsultasi dengan para pemimpin negara lain.

Scroll to Top