Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di depan DPR RI pada Jumat, 15 Agustus 2025, menjadi pusat perhatian media internasional. Berbagai isu penting yang disampaikan dalam pidato tersebut menarik perhatian dan diulas oleh media asing.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah fokus pemerintah pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Presiden Prabowo menekankan capaian ekonomi yang menggembirakan dan komitmennya terhadap program-program kesejahteraan sosial yang ambisius. Meskipun demikian, beberapa media asing menyoroti kekhawatiran terkait beban anggaran negara akibat program-program tersebut, serta potensi protes mahasiswa. Presiden Prabowo sendiri membela kebijakan sosialnya dan menyoroti hasil positif ekonomi kuartal kedua setelah pemerintah menetapkan target pertumbuhan ambisius sebesar delapan persen.
Selain fokus pada ekonomi dan kesejahteraan, media asing juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas praktik korupsi dan "serakahnomics." Pemerintah menyatakan tidak akan mentolerir praktik monopoli, pengaturan harga, penimbunan barang bersubsidi, atau upaya menciptakan kelangkaan untuk memanipulasi harga pasar. Pendirian puluhan ribu koperasi desa di seluruh Indonesia menjadi salah satu upaya untuk memastikan barang-barang bersubsidi langsung menguntungkan petani dan menghindari praktik tengkulak. Koperasi tersebut juga diharapkan dapat memastikan petani menerima harga terbaik untuk hasil panen mereka.
Isu lain yang mendapat perhatian adalah penegakan hukum terhadap eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Temuan survei yang mengungkapkan jutaan hektar perkebunan kelapa sawit beroperasi secara ilegal menjadi dasar bagi tindakan tegas pemerintah. Pengawasan terhadap perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan hutan lindung, tidak melaporkan luas lahan sebenarnya, atau tidak memenuhi panggilan auditor juga menjadi fokus utama.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengusulkan anggaran negara untuk tahun 2026 sebesar Rp3.786,5 triliun, meningkat 7,3% dari proyeksi tahun 2025. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,48% dari PDB, dengan komitmen untuk secara bertahap mengurangi kesenjangan dan menyeimbangkan anggaran tahunan dalam tiga tahun. Anggaran tahun 2026 dirancang untuk memperkuat negara, meningkatkan kemandirian, dan mencapai kesejahteraan.
