Beirut – Ketegangan politik di Lebanon meningkat setelah Perdana Menteri Nawaf Salam mengecam keras pernyataan pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang dianggap sebagai ancaman terselubung untuk memicu perang sipil.
Kecaman ini muncul sebagai respons atas penolakan Hizbullah terhadap rencana pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok tersebut. Qassem menegaskan bahwa upaya pelucutan senjata akan membahayakan keamanan nasional dan memperingatkan konsekuensi serius berupa kerusuhan internal jika pemerintah tetap melanjutkan rencana tersebut. Bahkan, Qassem mengancam bahwa "tidak akan ada kehidupan di Lebanon" jika Hizbullah dipaksa menyerahkan senjatanya.
Perdana Menteri Salam dengan tegas menolak ancaman tersebut dan menyebutnya "sama sekali tidak dapat diterima". Ia juga mengkritik klaim Hizbullah bahwa upaya pelucutan senjata didorong oleh agenda Amerika Serikat dan Israel. Salam menekankan bahwa keputusan pemerintah adalah murni keputusan Lebanon yang dibuat oleh kabinet tanpa intervensi dari pihak luar.
"Rakyat Lebanon berhak atas stabilitas dan keamanan," ujar Salam, "tanpa itu, negara ini tidak akan dapat pulih, dan tidak akan ada rekonstruksi atau investasi yang dilakukan."
Sebelumnya, Qassem menuduh pemerintah Lebanon menjalankan perintah "Amerika-Israel" untuk mengakhiri perlawanan Hizbullah, bahkan jika itu berarti memicu perang sipil. Ia menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan menyerahkan senjatanya selama agresi dan pendudukan Israel masih berlanjut, dan siap untuk bertempur jika diperlukan.
Pernyataan Qassem ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, yang negaranya selama ini menjadi pendukung utama Hizbullah.
Hizbullah saat ini berada dalam posisi yang relatif lemah setelah perang dengan Israel tahun lalu, dan di bawah tekanan Amerika Serikat, pemerintah Lebanon telah menginstruksikan militer untuk menyusun rencana pelucutan senjata Hizbullah pada akhir tahun ini.
Presiden Lebanon, Joseph Aoun, sebelumnya juga telah menegaskan kepada seorang pejabat senior Iran bahwa tidak ada kelompok di Lebanon yang diizinkan memiliki senjata atau bergantung pada dukungan asing.
