Jakarta – Industri manufaktur di Indonesia tengah menghadapi tantangan berat akibat kebijakan pembatasan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sektor keramik menjadi salah satu yang paling terpukul, dengan ratusan pekerja dirumahkan sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan ini.
Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki) mengungkapkan bahwa dua industri tableware di Tangerang terpaksa merumahkan sekitar 700 karyawan. Pembatasan kuota HGBT memaksa industri untuk membeli gas dengan harga yang jauh lebih mahal melalui skema surcharge gas regasifikasi LNG.
Industri keramik di Jawa bagian Barat menghadapi pembatasan pemakaian gas harian mulai 13 hingga 31 Agustus 2025. Penggunaan gas melebihi kuota yang ditetapkan akan dikenakan surcharge sebesar 120% dari harga standar $14,8 USD/MMBTU, setara dengan $17,8 USD/MMBTU. Asaki menyesalkan gangguan pasokan gas yang berlarut-larut tanpa solusi yang memadai. Kondisi ini berpotensi memicu lebih banyak perusahaan untuk merumahkan karyawan, bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui peran vital gas bumi sebagai bahan baku dan sumber energi bagi industri pupuk, kaca, keramik, baja, oleokimia, hingga sarung tangan karet. Program HGBT, yang ditetapkan pemerintah dengan harga sekitar USD 6,5 per MMBTU, selama ini menjadi penopang bagi sektor-sektor tersebut.
Juru Bicara Kemenperin menyoroti paradoks yang terjadi. Pasokan gas dengan harga di atas USD 15-17 per MMBTU lancar, sementara pasokan gas dengan harga USD 6,5 justru mengalami kendala. Pengetatan pasokan dapat memicu lonjakan harga hingga USD 15-17 per MMBTU, memaksa penghentian mesin produksi. Proses restart mesin membutuhkan waktu, energi, dan biaya yang signifikan.
Pembatasan HGBT tidak hanya mengancam kelangsungan produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, bahkan hingga penutupan usaha dan PHK pekerja industri. Kemenperin memperkirakan lebih dari 100 ribu pekerja di sektor penerima manfaat HGBT akan terdampak. Penurunan kapasitas atau penutupan pabrik akan sulit menghindari PHK. Pemerintah diminta segera mencari solusi untuk mengatasi gangguan pasokan gas agar tidak semakin banyak industri yang terpaksa merumahkan karyawannya.
