Teknologi kecerdasan buatan (AI) kembali menunjukkan sisi gelapnya. Kali ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi korban manipulasi deepfake terkait isu guru sebagai beban negara. Sang menteri dengan tegas membantah ucapan yang beredar luas di media sosial tersebut.
Klarifikasi ini muncul setelah sebuah video viral menampilkan Sri Mulyani seolah-olah mengatakan guru adalah beban negara. Faktanya, video tersebut merupakan hasil suntingan dan manipulasi AI dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Sri Mulyani menegaskan bahwa ia tidak pernah melontarkan pernyataan tersebut.
"Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa Guru sebagai Beban Negara," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan bahwa video yang beredar adalah potongan yang tidak utuh dan telah dimanipulasi menggunakan teknologi deepfake.
Penyebaran video tersebut bersamaan dengan sentimen negatif publik terhadap pidato Sri Mulyani sebelumnya. Masyarakat mengkritik pernyataannya yang mempertanyakan apakah gaji guru seharusnya ditanggung oleh negara.
Mengenal Bahaya Deepfake
Deepfake memanfaatkan AI untuk menciptakan video atau audio baru yang sangat realistis, namun bertujuan untuk memalsukan kejadian. Istilah ini berasal dari teknologi "deep learning," algoritma yang memungkinkan mesin belajar dari data besar dan menghasilkan konten palsu dari orang sungguhan.
Deepfake diciptakan dengan dua algoritma pembelajaran mendalam. Satu algoritma menciptakan replika gambar atau video asli, sementara algoritma kedua mendeteksi kepalsuan dan melaporkan perbedaannya dengan yang asli. Proses ini berulang hingga algoritma kedua tidak lagi mendeteksi adanya kepalsuan.
Dalam video deepfake, suara seseorang dapat direplikasi dengan memberikan data audio asli kepada model AI. Seringkali, video deepfake diproduksi dengan melakukan overdubbing rekaman seseorang dengan audio baru yang menirukan suara orang tersebut.
Deepfake seringkali digunakan untuk tujuan jahat, termasuk menyebarkan informasi yang salah dan menimbulkan kebingungan, terutama dalam isu-isu politik. Perkembangan teknologi ini menuntut kewaspadaan dan verifikasi informasi yang lebih ketat dari masyarakat.
