PP Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap gagasan pembentukan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi sebuah kementerian tersendiri. Dukungan ini didasari keyakinan bahwa penyelenggaraan ibadah haji memerlukan penanganan yang lebih terpadu dan fokus.
Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, pembentukan Kementerian Haji diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya kementerian khusus, perhatian dan sumber daya dapat dialokasikan secara optimal.
Senada dengan Dadang, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga menyambut baik rencana ini. Ia menjelaskan, dengan menjadi kementerian, BP Haji akan memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan haji dan umrah, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih atau lempar tanggung jawab dengan Kementerian Agama (Kemenag).
Anwar menambahkan, keberadaan Kementerian Haji juga akan memudahkan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, mengingat status yang setara. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan haji tetap berada di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar tidak mengganggu fokus Kementerian Haji dalam penyelenggaraan ibadah.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan adanya usulan agar BP Haji ditingkatkan statusnya menjadi kementerian. Usulan ini bertujuan untuk meringankan beban tugas Kemenag serta mengatasi berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Adies Kadir menambahkan, pemerintah mungkin melihat perlunya kementerian khusus yang fokus mengawal dan mengawasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, mengingat jumlah jemaah Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.
