Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran ini menandai perubahan fokus pemerintahan, dengan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai prioritas utama.
Berbeda dengan era sebelumnya yang menekankan pembangunan infrastruktur, pemerintahan Prabowo mengarahkan APBN 2026 untuk mewujudkan pembangunan manusia melalui pemenuhan gizi. Program MBG mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan, mencapai Rp335 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Artinya, hampir separuh anggaran pendidikan dialihkan untuk program ini.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa anggaran MBG diambil dari berbagai pos anggaran pendidikan, termasuk beasiswa Bidikmisi, LPDP, dan Kartu Indonesia Pintar. Sementara itu, program lain seperti perlindungan sosial hanya mengalami kenaikan anggaran yang moderat.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan untuk mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi kronis pada anak-anak Indonesia. Dengan anggaran sebesar itu, program MBG menjadi salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah APBN. Prabowo meyakini bahwa pemenuhan kebutuhan gizi dasar merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Meski demikian, alokasi anggaran yang besar untuk MBG menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas dan dampak jangka panjangnya. Pengamat ekonomi mengingatkan bahwa anggaran pendidikan lainnya, seperti peningkatan kualitas guru dan riset, bisa jadi terabaikan. Selain itu, risiko penyalahgunaan dan inefisiensi logistik juga menjadi tantangan yang perlu diwaspadai.
Peneliti ekonomi lainnya juga menyoroti potensi tekanan fiskal yang semakin besar akibat lonjakan anggaran untuk MBG. Target pertumbuhan penerimaan negara yang dipatok 9 persen dinilai sulit tercapai, mengingat kinerja semester I-2025 yang masih negatif.
Meskipun program MBG bertujuan mulia untuk memperbaiki gizi masyarakat, implementasinya perlu dievaluasi secara cermat. Masalah teknis seperti penentuan menu yang sesuai standar gizi dan efektivitas distribusi masih menjadi pekerjaan rumah.
Di samping itu, dampak ekonomi lokal yang dijanjikan dari program MBG juga belum terlihat optimal. Program ini diharapkan dapat mendukung sektor UMKM pangan dan petani, namun realisasinya masih perlu dipastikan.
Dengan ambisi yang besar, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola anggaran MBG agar tidak membebani keuangan negara dalam jangka menengah. Pemerintah perlu lebih selektif dan berhati-hati dalam mengeksekusi program besar seperti MBG, agar defisit anggaran yang ditargetkan dapat terjaga.
