PATI, KOMPAS.TV – Unjuk rasa terhadap Bupati Pati, Sudewo, belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Rencananya, demonstrasi lanjutan dengan skala besar akan kembali digelar pada Senin, 25 Agustus 2025, berlokasi di Alun-Alun Pati.
Aksi kali ini memiliki fokus utama mendesak DPRD Pati untuk mempercepat penyelesaian pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dan mengambil langkah pemakzulan terhadap Sudewo sebagai bupati.
Ahmad Husein, yang sebelumnya dikenal sebagai motor penggerak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kini kembali menggalang massa dengan mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Husein menargetkan kehadiran 50 ribu demonstran dan akan segera mengirimkan surat pemberitahuan ke Polresta Pati. Tuntutan utama mereka adalah percepatan pelengseran Sudewo oleh DPRD Pati.
Perbedaan nama aliansi ini disebabkan adanya kesepakatan antara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan Polresta Pati untuk menghentikan aksi hingga Pansus DPRD selesai bekerja. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh dua koordinator sebagai syarat pembebasan 22 demonstran yang sebelumnya ditahan.
Husein juga memberikan peringatan kepada para peserta aksi untuk menghindari tindakan anarkis, karena adanya informasi mengenai penyusup yang berpotensi memicu kericuhan. Ia mengimbau agar demonstran tidak merusak fasilitas umum dan meminta Polresta Pati untuk segera menindak tegas pelaku kericuhan.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah mendirikan posko permanen di depan Gedung DPRD Pati sebagai bentuk pengawalan proses Pansus Hak Angket dan wadah aspirasi warga yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Sudewo. Hanif, koordinator posko, menyatakan bahwa pihaknya tidak melarang kelompok masyarakat lain untuk berdemonstrasi, namun menegaskan bahwa fokus mereka saat ini adalah mengawal Pansus Hak Angket. Bahkan, mereka merencanakan pengawalan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sudewo hingga ke KPK.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan tanggapan terkait situasi di Pati. Ia menegaskan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun mengingatkan agar aksi dilakukan dengan tertib dan tanpa kekerasan. Tito juga mengingatkan Bupati Sudewo untuk lebih santun dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Keputusan akhir terkait pemakzulan Bupati Sudewo akan berada di tangan Mahkamah Agung.
