Sebuah potongan video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan narasi kontroversial "guru itu beban negara" menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial pada pertengahan Agustus 2025. Video pendek tersebut, yang salah satunya disebarkan oleh sebuah akun Instagram dengan ratusan ribu pengikut, memicu berbagai reaksi dari warganet.
Dalam video yang telah ditonton puluhan ribu kali itu, Sri Mulyani terlihat berpidato di depan mimbar. Cuplikan pidato yang disertakan dalam unggahan tersebut menyinggung tentang tantangan keuangan negara terkait apresiasi terhadap profesi guru dan dosen. Namun, video tersebut diakhiri dengan pernyataan yang diklaim berasal dari Menkeu, yaitu "guru itu beban negara".
Lantas, benarkah Sri Mulyani melontarkan pernyataan tersebut?
Faktanya:
Investigasi menunjukkan bahwa cuplikan video tersebut diambil dari pidato Sri Mulyani dalam acara Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, Bandung, pada 7 Agustus 2025. Kehadiran Sri Mulyani dalam acara tersebut dapat dikonfirmasi melalui kanal YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan sebuah media nasional.
Rekaman lengkap pidato Sri Mulyani diunggah oleh Kemendiktisaintek dengan judul "Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2025". Pernyataan Sri Mulyani yang terdapat dalam cuplikan Instagram dapat ditemukan dalam video tersebut. Kanal YouTube media tersebut juga memuat pidato Menkeu dengan fokus pada dana abadi dan persaingan dunia.
Namun, penelusuran pada kedua sumber informasi resmi tersebut tidak menemukan pernyataan Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa "guru itu beban negara".
Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan hasil deepfake (AI) yang diambil dari pidato Menkeu di ITB.
Kesimpulan:
Rekaman yang menampilkan Sri Mulyani menyatakan "guru itu beban negara" adalah hasil rekayasa dan berisi informasi yang tidak benar (disinformasi). Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
