Presiden terpilih Prabowo Subianto menghormati delapan poin tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Penasihat khusus presiden, Wiranto, menyampaikan hal ini usai pertemuan di Istana Kepresidenan.
Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu penting, seperti mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, melakukan evaluasi ulang kabinet terkait dugaan korupsi, hingga wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR.
Wiranto menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, dan Prabowo sangat menghargai pandangan-pandangan tersebut. Meskipun demikian, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo tidak dapat langsung memberikan tanggapan spontan.
Menurut Wiranto, Prabowo akan mempelajari setiap poin tuntutan secara seksama, mengingat kompleksitas dan fundamentalitas isu-isu yang diangkat. Keputusan yang akan diambil nantinya akan didasarkan pada berbagai sumber informasi dan pertimbangan dari berbagai bidang.
Wiranto juga menyampaikan pesan Prabowo agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh polemik yang berkembang di media sosial. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan menghindari kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas bangsa.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang beranggotakan ratusan pensiunan dengan berbagai pangkat, menyampaikan tuntutan mereka kepada Prabowo. Salah satu poin yang disoroti adalah usulan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan proses pemilihannya dianggap cacat hukum. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno termasuk di antara tokoh yang menandatangani tuntutan tersebut.
