Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bencana kelaparan melanda Gaza, Palestina. Ini menjadi deklarasi kelaparan pertama oleh PBB di kawasan Timur Tengah.
Menurut data dari pakar PBB, setidaknya 500 ribu penduduk kini terancam "bencana besar" kelaparan.
Kepala bantuan PBB, Tom Fletcher, menegaskan bahwa tragedi ini sebetulnya bisa dihindari. Ia menuding bahwa pasokan makanan terhambat masuk ke wilayah Palestina "akibat rintangan sistematis yang dilakukan Israel".
Namun, Kementerian Luar Negeri Israel segera membantah pernyataan tersebut. Mereka mengklaim, "Tidak ada kelaparan di Gaza."
Tel Aviv mengecam laporan dari panel Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang berpusat di Roma, Italia. Laporan itu disebut "berdasarkan kebohongan Hamas yang ‘dicuci’ melalui organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan terselubung."
Berbagai badan PBB telah berulang kali memperingatkan tentang kondisi kemanusiaan yang kian memburuk di wilayah Palestina.
Laporan terbaru IPC menyatakan bahwa "per 15 Agustus 2025, bencana kelaparan (IPC Fase 5) — dengan bukti yang cukup — telah terkonfirmasi di wilayah administrasi Gaza," Kota Gaza mencakup sekitar 20 persen wilayah Jalur Gaza.
Diprediksi, kelaparan akan menyebar ke wilayah administrasi Deir al-Balah dan Khan Younis pada akhir September, mencakup sekitar dua pertiga wilayah Palestina.
"Setelah 22 bulan konflik yang tak henti, lebih dari setengah juta orang di Jalur Gaza menghadapi kondisi bencana besar, ditandai dengan kelaparan, kemiskinan, dan kematian," bunyi laporan IPC.
Jumlah tersebut, berdasarkan data yang dikumpulkan antara 1 Juli dan 15 Agustus, diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 641 ribu jiwa – hampir sepertiga populasi – pada akhir September.
IPC melaporkan bahwa ini adalah penurunan kondisi terparah sejak mereka mulai menganalisis situasi kelaparan di Jalur Gaza.
Pada awal Maret, Israel sepenuhnya melarang pasokan bantuan masuk ke Gaza. Meskipun kemudian mengizinkan bantuan dalam jumlah terbatas pada akhir Mei, hal ini menyebabkan kelangkaan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang parah.
Berbicara di Jenewa, Fletcher menyatakan bahwa kelaparan ini seharusnya "menghantui kita semua".
"Ini adalah kelaparan yang sebetulnya dapat kita cegah jika kita diizinkan. Namun, makanan menumpuk di perbatasan karena rintangan sistematis oleh Israel," tegasnya.
Israel Menampik
Israel membantah deklarasi PBB tentang bencana kelaparan di Gaza. Tel Aviv bersikeras bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, dan temuan PBB didasarkan pada "kebohongan Hamas".
"Tidak ada kelaparan di Gaza," tegas Kementerian Luar Negeri Israel dalam tanggapannya.
Kementerian Luar Negeri Israel juga menyebut laporan panel IPC "didasarkan pada kebohongan Hamas yang diproses melalui organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan pribadi".
"Dalam beberapa minggu terakhir, gelombang bantuan besar-besaran telah membanjiri Jalur Gaza dengan bahan pangan pokok dan menyebabkan penurunan harga pangan yang tajam," kata Kementerian Luar Negeri Israel.
"Hasil penilaian ini juga akan dibuang ke tong sampah untuk dokumen politik yang tercela," imbuh pernyataan tersebut.
Hamas Mendesak Akses Logistik Dibuka
Hamas menyerukan penghentian segera perang di Gaza dan pencabutan pengepungan Israel di wilayah tersebut. Dalam pernyataan daring, kelompok tersebut menyerukan "tindakan segera oleh PBB dan Dewan Keamanan untuk menghentikan perang dan mencabut pengepungan".
Hamas juga menuntut agar penyeberangan dibuka "tanpa batasan untuk memungkinkan masuknya makanan, obat-obatan, air, dan bahan bakar secara mendesak dan berkelanjutan".
Kelompok tersebut menyatakan bahwa deklarasi PBB tersebut mengonfirmasi "bencana kemanusiaan" di Gaza dan menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai "alat perang".
"Kami di gerakan Hamas menekankan pentingnya deklarasi PBB ini, meskipun datangnya sudah sangat terlambat – setelah berbulan-bulan peringatan dan penderitaan yang dialami rakyat kami di bawah pengepungan dan kelaparan sistematis," kata kelompok itu.
"Komunitas internasional dan seluruh lembaganya memikul tanggung jawab hukum dan moral yang mendesak untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyelamatkan lebih dari dua juta orang yang menghadapi genosida, kelaparan, dan penghancuran sistematis di seluruh aspek kehidupan," ujarnya.
